TRIBUNNEWS.COM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam menyoroti sering melesetnya realisasi Dana Transfer Daerah yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, DBH Cukai, Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Kita mendengarkan masukan dari Pak Gubernur, para Bupati/Walikota di Sumsel terkait dengan Dana Transfer Daerah dan Dana Desa (DD) yang realisasinya baik jumlah maupun jadwalnya kerap meleset dari perkiraan sebelumnya," jelas Ecky saat mengikuti kunjungan kerja Banggar DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan baru-baru ini.

Baca: Penetapan Teluk Benoa sebagai Konservasi Maritim Perlu Dikukuhkan

Politisi Fraksi PKS ini menambahkan beberapa hal yang menjadi perhatian Banggar terkait DBH, yaitu perhitungan berdasarkan perencanaan awal yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan di awal tahun anggaran kemudian dimasukkan dalam APBD, ternyata realisasinya dalam beberapa tahun terakhir selalu jauh di bawah penganggaran dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan.

“Akibat dari realisasi dana transfer daerah yang besarnya di bawah perencanaan awal tersebut menyebabkan ada 'wan prestasi' dari pemerintah daerah terhadap pada kontraktor. Dan beberapa proyek pun mandek dan tagihan dari pihak ke tiga (pemborong) menjadi tidak terbayarkan," ungkap Ecky.

Permasalahan DBH yang seret dan seringkali meleset harus segera terpecahkan, seperti halnya DBH tahun lalu, sambung Ecky, masih banyak yang belum direalisasikan.. Untuk itu manajemen anggaran dari pemerintah, menurutnya perlu diperbaiki, karena melesetnya perencanaan dengan realisasi DBH menunjukkan adanya akurasi perhitungan anggaran yang harus diperbaiki.

Sementara itu kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer daerah termasuk dana bagi hasil harus diperbaiki karena korbannya nanti adalah proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah.

"Ada perasaan tidak adil bagi daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti di Sumsel baik mineral, pertambangan maupun perkebunan. Tetapi dana bagi hasil yang dikembalikan ke Sumsel kecil dan Pemda tidak tahu bagaimana cara perhitungannya dan bagaimana prosesnya," tandasnya.

Baca: Legislator Dukung Penyelesaian Persoalan Sampah Laut

Politisi dapil Jawa Barat III berharap pemerintah pusat  berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait belanja modal dan kebutuhan di daerah agar tidak menjadi beban APBD.

"Misalnya kasus di Sumsel ini adalah pembangunan Venue Asian Games dan LRT yang setelah selesai, justru menjadi beban APBD dalam hal operasional dan pemeliharaan. Ini bukan berarti Gubernur tidak bersyukur atas berbagai pembangunan tersebut tapi perlu dipikirkan kedepan bagaimana skema pengelolaannya harus ada bantuan dari pemerintah pusat," pungkas Ecky. (*)