Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Komisi VI Harap ‘Holding’ Industri Pertahanan Dimulai Tahun Ini

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi berharap rencana Kementerian BUMN membentuk holding industri pertahanan segera dilaksanakan.

Komisi VI Harap ‘Holding’ Industri Pertahanan Dimulai Tahun Ini
dok. DPR RI
Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau fasilitas bengkel kapal selam PT PAL Indonesia (Persero), di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (10/6/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi berharap rencana Kementerian BUMN membentuk holding industri pertahanan segera dilaksanakan.

Nantinya, holding akan menggabungkan 5 BUMN, yakni PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dahana, dan PT Len Industri yang ditunjuk sebagai induk perusahaannya. Pihaknya berharap holding dimulai tahun ini, agar konsolidasi kelimanya berjalan tahun depan.

“Jangan lagi kita masih bicara wacana holdingisasi, tapi klaster industri pertahanan ini harusnya tahun depan sudah jelas bentuk konkret dari program fasilitas integrasi itu,” kata Awiek, sapaan akrab Baidowi, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau fasilitas bengkel kapal selam PT PAL Indonesia (Persero), di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (10/6/2021).

Politisi Fraksi PPP itu menilai, PT PAL sebagai perusahaan pemerintah yang ditugaskan bergerak di industri pertahanan itu, sudah banyak mengambil langkah untuk memperkuat industri maritim bangsa. Untuk itu, dengan semakin terkonsolidasinya perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di bidang alutsista atau alpalhankam diharap dapat meningkatkan sektor pertahanan baik darat, laut, maupun udara.

“Terus terang saja, alutsista yang kita miliki masih sangat payah dan tertinggal, baik sarprasnya maupun kecanggihan teknologinya,” ucapnya.

Terkait kapal selam, Awiek mengungkap bahwa kondisi alutsista sektor maritim dalam negeri masih jauh dari kata ideal. Merujuk pada tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402, pemerintah perlu mengembalikan trust bahwa pemeliharaan kapal-kapal selam yang ada bisa berjalan optimal.

Terlebih KRI Cakra 401, yang saat ini bersandar pada fasilitas PT PAL di Surabaya, berusia hampir sama dengan KRI Nanggala 402. Untuk itu, pemerintah perlu terus memastikan overhaul dapat terus dilakukan dan disiapkan dari sisi anggarannya.

Overhaul sebuah kapal selam itu tidak murah, kalau tidak salah anggarannya sekitar 1 hingga 2 triliun, kalau beli baru juga lebih mahal lagi. Perlu ada perbaikan-perbaikan jangan sampai kapal lainnya yang lebih tua, seperti Cakra (KRI Cakra 401), tidak bernasib sama dengan Nanggala. Itu harus jadi pembuktian. Saya harap tragedi sebelumnya jadi yang terakhir. Alutsista kita harus diperkuat, jika  tetap ingin menjadi negara berdaulat maka harus didukung oleh alutsista yang kuat juga,” tegas legislator dapil Jawa Timur XI itu.

Secara umum, tujuan dari kunjungan kerja Komisi VI DPR RI yaitu untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta program pembangunan yang akan dilakukan oleh PT PAL.

Perusahaan BUMN tersebut berniat menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 senilai Rp1,28 triliun untuk pemenuhan kebutuhan biaya pemeliharaan seluruh armada kapal selam yang dimiliki perusahaan.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas