Perjuangkan Dana Desa 5 Miliar, Gus Imin: Desa Harus Jadi Pusat Pembangunan
Gus Imin optimis bahwa dana desa Rp5 miliar per desa itu akan memasifkan pembangunan bukan hanya di setiap desa, namun juga dalam skala nasional.
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menegaskan usulannya terkait anggaran dana desa meningkat lima kali lipat hingga Rp5 miliar per desa di tahun 2024.
Ia menjelaskan alasannya mengusulkan anggaran dana desa itu menjadi lima kali lipat karena mayoritas Kepala Desa sukses mengelola dana desa.
“Saat ini yang kita khawatirkan salah sasaran atau penyelewengan dana desa yang dikhawatirkan tidak terwujud. Mungkin ada satu atau dua. Tapi secara umum sukses.” ujar Gus Imin saat berkunjung ke Unisma Kota Malang, Minggu (21/5/2023).
Ketua Umum PKB itu menambahkan, strategi pembangunan nasional sudah seharusnya diubah dari yang sebelumnya dari atas menjadi dari bawah, atau dari desa. Menurutnya perubahan orientasi tersebut akan menjadikan Indonesia akan lebih cepat maju.
“Bahwa kita harus berani mengubah strategi pembangunan nasional dari yang sebelumnya dari atas, diubah dari bawah, dan itu desa. Desa harus menjadi pusat pembangunan nasional di masa akan datang,” tuturnya.
Dia pun berani optimis bahwa dana desa Rp5 miliar per desa itu akan memasifkan pembangunan bukan hanya di setiap desa, namun juga dalam skala nasional.
“Kita berani berkomitmen, bahwa lima miliar ini menggeliatkan percepatan pembangunan desa secara masif,” tegasnya.
Ia juga telah menghitung anggaran dana desa jika dinaikkan lima kali lipat. Menurutnya APBN sangat mampu untuk menggeser anggaran untuk dana desa. Jika memang terealisasi, Rp500 triliun akan diperuntukkan untuk program dana desa.
“Itu artinya butuh Rp400 triliun. APBN kita Rp3 ribu triliun kalau dipilah Rp500 triliunnya saja untuk dana desa pasti pembangunannya akan terasa untuk masyarakat apalagi kalau seribu triliun,” bebernya.
Meski demikian, Gus Imin mengingatkan komitmen dan kemampuan Kepala Desa untuk terus diasah dalam hal pengelolaan anggaran.
“Komitmen pelaksanaan yang baik harus dijaga oleh Kades. Terus partisipasi masyarakat untuk aktif harus ditingkatkan. Program ini merupakan keberhasilan pemerintah keberhasilan pak Jokowi bahwa anggaran tidak dari atas tapi dari bawah. Jadi tepuk tangan dan jempol untuk itu,” tuturnya.(*)
