TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi tidak lagi membatasi usia bagi jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini.

Jika tahun lalu usia jamaah dibatas di bawah 65 tahun, maka tahun jemaah dengan usia berapapun berkesempatan menjalankan rukun Islam kelima itu.

”Penyelenggaraan haji tahun ini seksi. Pertama, karena kuota kembali normal. Lalu yang kedua tidak ada batasan usia haji seperti tahun lalu.

Baca juga: Jemaah Haji Lansia Tahun Ini Sebanyak 64 Ribu, Usia Tertua 109 Tahun

Sehingga tahun 2023, kalau melihat jemaah haji banyak jemaah yang lansia,” kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama (Kemenag), Saiful Mujab dalam diskusi bertajuk "BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan" di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Indonesia sendiri tahun ini mendapat kuota haji sebesar 221.000 jemaah.

Jumlah ini terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

Dari 221 jemaah yang akan diberangkatkan itu, 64 ribu di antaranya adalah jemaah haji lansia.

Baca juga: Kemenag Minta Pengelola Embarkasi Layani Jemaah Haji 2023 dengan Pelayanan Prima

Mujab mengatakan jamaah tertua dari Indonesia tahun ini berusia 109 tahun.

Ada dua orang jemaah haji yang berusia 109 tahun.

Selain itu, terdapat pula puluhan jemaah haji yang mencapai usia 100 tahun atau lebih.

"Usia tertinggi ada 109 tahun ada dua orang. Bahkan usia 100 ada 30 orang dan seterusnya. Ini luar biasa keadaan jamaah di tahun 2023," kata Mujab.

Jemaah Lansia Diverifikasi, Dipastikan Kondisinya Penuhi Syarat Kesehatan

Ia mengatakan keberadaan calon jamaah haji dengan usia lanjut ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan haji tahun ini.

Saat ini tim Kemenag sampai di daerah bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan kondisi kesehatan para calon jemaah sebagai pemenuhan syarat istitoah atau mampu secara kesehatan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengungkapkan pihaknya bakal menyiapkan pendamping khusus untuk jemaah lanjut usia Indonesia.

Para pendamping khusus itu bakal mendapatkan pelatihan khusus. Hilman mengungkapkan para pendamping khusus tersebut harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan para lansia.

"Para pendamping yang ditraining secara khusus. yang mentalnya, cara komunikasinya, cara memahaminya, budayanya. isalkan umur 80 tahunan dari Jawa yang tidak bisa bahasa Indonesia, yang dampingi harus petugas yang ngerti," ujar Hilman dalam Coffee Morning: Biaya Haji Naik? di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Soal Kepastian Dana Haji

Sementara itu terkait perkembangan pembahasan ongkos haji, Mujab menyampaikan bahwa pembahasan soal dana haji ini masih sangat dinamis.

Menurutnya bakal ada diskusi-diskusi lebih lanjut dengan DPR, BPKH, dan pihak lainnya. “Februari akan diputuskan. Akan terus berkembang pembahasannya,” katanya.

Baca juga: Biaya Haji 2023 Diusulkan Naik, Saleh Daulay Pertanyakan Kinerja dan Prestasi BPKH Kelola Dana Haji

Mujab mengatakan dalam perkembangannya nanti bisa jadi biaya haji yang ditanggung jemaah lebih murah di bawah usulan Kemenag. "Apakah 30-70 harga mati? Kalau saya pikir ini masih fleksibel, cuma ini menawarkan. Pemerintah menawarkan itu angka ideal," katanya.

Seperti diketahui, Kemenag sebelumnya mengusulkan total biaya haji sekitar Rp 98,8 jutaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 69 jutaan ditanggung calon jemaah. Sisanya sekitar Rp 29 jutaan ditanggung nilai manfaat atau subsidi pengelolaan dana haji oleh BPKH.

Mujab mengatakan proporsi antara biaya haji yang ditanggung jamaah dan nilai manfaat dari BPKH harus diatur.

Ia menyebut proporsi 70 persen dari jamaah dan 30 persen dari BPKH itu adalah angka ideal.

Namun angka proporsi yang ideal itu apakah diterapkan tahun ini atau dua tahun lagi, ini yang perlu dibahas bersama.

"Cuma angka ideal dicapai saat ini, atau nanti dua tahun ke depan ini yang harus usulkan," tutur Mujab.

Besaran dan proporsi BPIH, kata Mujab, masih dinamis karena Kemenag masih bakal membahas dengan Komisi VIII DPR RI.

Pemerintah dan DPR masih melakukan kajian terkait biaya perjalanan haji pada tahun ini. "Sebenarnya angka masih relatif dinamis karena Kemenag dengan Momisi VIII terus membahas meneliti mengkaji ulang terkait usulan tersebut. Nanti akan Insya Allah di bulan Februari akan diputuskan," kata Mujab.

Tak Ada Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur

Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indra Gunawan memastikan bahwa dana haji sebesar Rp166,01 triliun yang dikelola pihaknya dalam keadaan aman. Ia memastikan tidak ada dana haji yang diinvestasikan pada proyek infrastruktur.

"Dana Haji aman. Sampai saat ini ada 166 triliun dengan antrian persisnya 5,26 juta jemaah. Tidak ada satu sen pun untuk langsung kepada infrastruktur. Sebagaimana yang ditudingkan oleh khalayak publik, karena tidak mungkin kami membiayai infrastruktur secara langsung," kata Indra dalam diskusi "BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan" di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Indra mengatakan selama ini BPKH selalu mengelola dana haji sesuai aturan syariah. BPKH, kata Indra, selalu berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengelolaan dana haji. "BPKH pengelolaannya murni syariah, sesuai arahan dan konsultasi DSN MUI," kata Indra.

Selama ini BPKH juga berupaya mengelola dana haji secara berkeadilan. "Bukan hanya istitho'ah tapi juga ada keadilan keberlanjutan ini yang penting karena sustainability factor dari survalitas. Kalau kita mau jadi peradaban yang baik memang harus bisa me-manage resources," ucap Indra.

BPKH sendiri berencana berinvestasi pada syarikah atau perusahaan penyelenggara layanan haji di Arab Saudi. Mulai tahun 2023 ini, pelayanan ibadah haji ditangani oleh holding company ini atau perusahaan-perusahaan jadi Syarikah di Arab Saudi. Sebelumnya layanan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan di bawah naungan Muassasah atau semacam yayasan.

"Betul (investasi di syarikah) sekali memang, Kepala BPKH dan beberapa Kepala Badan Pelaksana sedang berangkat ke Saudi bersama stakeholder lain untuk membangun syirkah (kerja sama) yang sama," ujar Indra.

Langkah investasi ini, kata Indra, dilakukan untuk membantu menekan biaya haji Indonesia. Dirinya mengatakan selama ini Indonesia merupakan negara dengan jemaah haji terbesar. "Supaya kita punya level playing field yang sama, bargain yang sama. Jangan lupa Indonesia adalah pengirim terbesar jemaah haji 212 ribu, tahun 2019 bahkan ditambah 10 ribu, jemaah umrah juga tertinggi sekarang mendekati nilai dua juta," tutur Indra.

Baca juga: Kemenkes Bakal Beri Pembinaan Kesehatan Lebih Spesifik ke Jemaah Haji

Indra berharap negosiasi antar Pemerintah dapat menyukseskan rencana investasi BPKH di syarikah. "Artinya Indonesia market besar untuk Saudi, harapannya secara G to G (government to government). Pak Presiden dan pak Wakil Presiden dan Kementerian Agama dan juga kami secara diplomatik. Supaya ada equal dealing treatment yang bersama-sama kita membangun bisnis," tutur Indra.

Sejauh ini, kata Indra, BPKH telah berkonsultasi dengan Kemenag terkait regulasi investasi pada syarikah ini. "Kami sudah mengarah ke sana, kami konsul juga ke Kementerian Agama. Bagaimana ketentuan regulasi supaya tidak ada yang miss di tengah jalan," kata Indra.

Menurut Indra, pihaknya bakal segera memberikan layanan haji jika mendapatkan izin dari Pemerintah Arab Saudi untuk mendirikan Syarikah. "Apapun kalau dalam kesempatan pertama kami akan melakukan investasi apabila syirkah entitas bisnisnya sudah di-approve oleh Kerajaan Saudi dan kami bisa sejajar dengan yang lain dan memberikan servis terbaik bagi jemaah haji Indonesia," kata Indra.(tribun network/fah/dod)