Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKS Wisnu Wijaya menyoroti masalah keterlambatan keberangkatan calon jemaah haji yang berulang.

Terbaru, pesawat Garuda Indonesia yang sejatinya akan memberangkatkan calon jemaah haji kloter 41 embarkasi Donohudan itu disebut mengalami kerusakan mesin.

Baca juga: Layanan Haji Dikritik, Kemenhub Tegur Garuda Indonesia, Ini Respons Manajemen

"Kami merasa prihatin atas terjadinya insiden tersebut sehingga menimbulkan efek domino, yakni penundaan terhadap kloter-kloter selanjutnya," kata Wisnu, kepada wartawan Senin (27/5/2024).

"Akibatnya, jumlah calon jemaah yang terdampak keterlambatan jadi lebih banyak, bahkan ada yang terpaksa menunggu hingga 7 jam. Ini jelas sangat melelahkan secara fisik dan mental, khususnya bagi kondisi kesehatan calon jemaah haji lansia. Akhirnya, calon jemaah kembali dikorbankan akibat layanan yang tidak profesional dari pihak maskapai," ujarnya.

Wisnu mengatakan, sejak awal pembahasan biaya haji di Komisi VIII DPR, pihaknya senantiasa mendorong dilakukannya evaluasi secara mendasar terkait dengan layanan penerbangan haji selama ini.

Satu di antaranya adalah gagasan terkait pengadaan layanan penerbangan bagi calon jemaah haji yang harus dibuka seluas-luasnya bagi semua maskapai.

"Dua insiden krusial yang terjadi dalam rentang waktu kurang dari dua pekan ini semakin memperkuat urgensi untuk segera dilakukannya evaluasi mendasar terhadap pengadaan maskapai haji selama ini," kata dia.

Baca juga: Kronologi Jemaah Haji Kloter 41 Marah Besar ke Garuda, Kemenag: Kita Tegur Keras

"Sejak awal, posisi kami adalah mendorong dibukanya kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap maskapai untuk berlomba memberikan penawaran dan layanan terbaik bagi calon jemaah haji," ujarnya.

Wisnu menjelaskan, melalui mekanisme open tender yang transparan, diharapkan ada kompetisi yang sehat sehingga bisa menghasilkan harga bersaing sekaligus bisa memberi lebih banyak opsi, atau tawaran untuk menentukan layanan yang lebih menjanjikan dan berkualitas.

Wisnu meyakini ada banyak maskapai yang tertarik untuk mengambil bagian dalam proses penyelenggaraan haji ini, mengingat Indonesia adalah negara dengan penyumbang jumlah jemaah haji terbesar di dunia.

Dia berharap evaluasi pengadaan maskapai tersebut bisa berpengaruh terhadap komponen pembentuk biaya haji dan layanan yang ditawarkan di masa mendatang sehingga tidak lagi memberatkan calon jemaah.

Lebih lanjut, Wisnu juga mendorong agar calon jemaah haji yang terdampak kerugian akibat penundaan ini diberikan kompensasi yang sepadan.

Dia mengatakan, Komisi VIII DPR mendukung Kementerian Agama mengawal pemberian kompensasi dari pihak maskapai kepada calon jemaah sampai semuanya terpenuhi.