Legislator PPP Soroti Pelaksanaan Ibadah Haji 2024
Oleh karena itu, untuk memutus layanan yang tidak maksimal setiap tahunnya ini perlu adanya Panitia Khusus (Pansus) Haji. Sehingga semua permasalahan
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PPP, KH Muslich Zainal Abidin menyayangkan layanan ibadah haji 2024 yang tidak maksimal.
Padahal, ini merupakan program rutintas tahunan yang seharusnya pelaksanaan tiap tahunnya bisa lebih baik baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Nyataanya tahun ini layanan pelaksanaan ibadah haji untuk Jemaah Indonesia di Arab Saudi masih banyak kekurangan. Mulai dari pemondokan yang berjubel melebihi kapasitas, katering yang belum memuaskan, dan lainnya yang merupakan kebutuhan dasar selama berada di Haromain, Mekkah dan Madinah,” kata KH Muslich, Sabtu (29/6/2024).
Oleh karena itu, untuk memutus layanan yang tidak maksimal setiap tahunnya ini perlu adanya Panitia Khusus (Pansus) Haji. Sehingga semua permasalahan bisa dijelaskan secara gambang dan DPR bisa meminta pertanggungjawaban pemerintah.
“Pansus Haji diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah yang tidak maksimal memberikan layanan haji kepada Jemaah Indonesia. Permintaan pertanggungjawaban itu tidak bisa hanya dilakukan melalui Rakat Kerja (Raker) karena tidak akan menyelesaikan masalah,” jelas legislator asal Magelang Jawa Tengah ini.
Baca juga: Masih Ditemukan Air Zamzam di Koper Bagasi Jemaah Indonesia, PPIH: Awas Akan Dibongkar!
Muslick menyebutkan, keberadaan Pansus ini juga penting untuk membantu agar pemerintah yang akan berganti pada Oktober mendatang tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya.
“Hasil dari Pansus Haji akan membantu pemerintahan yang akan datang agar bisa memberikan layanan yang lebih baik daripada pemerintahan saat ini,” pungkas KH Muslich.
