Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Tim Pengawas Penyelenggaraan (Timwas) Haji 2024 DPR dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya Adiputra, membeberkan sejumlah temuannya saat penyelenggaan Haji 2024.

Wisnu yang juga merupakan anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR tersebut juga mengungkapkan temuannya baik dari sisi makanan, toilet, maupun penginapan.

Baca juga: Apakah Hak Angket Haji 2024 Dipakai untuk Rebut Posisi Menag Yaqut? Ini Jawaban Anggota Pansus DPR

Terkait dengan makanan, ia mengaku mendapati aduan dari jemaah haji yang mengalami sembelit atau susah buang air besar (BAB).

Hal tersebut menurutnya terjadi karena minimnya sayuran dalam makanan yang disediakan untuk jemaah.

Sayuran yang ada dalam menu makanan para jemaah, kata dia, adalah sayuran kering.

Hal itu disampaikannya saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Kantor Tribun Network Palmerah Jakarta pada Kamis (18/7/2024).

Baca juga: Cerita di Balik Terbentuknya Pansus Haji 2024, Ada Hujan Pertanyaan yang Tak Terjawab

"Ketika kami kunjungan ke maktab-maktab mereka, mereka mengeluhkan 'Pak saya sembelit, Pak. Dua hari, tiga hari.' Karena apa? Kurang sayuran," kata dia.

"Padahal kami sudah sampaikan perbanyak sayuran karena kita di negara kita, lidah kita bisanya tertelan makanan ketika ada sayuran. Sayurannya itu sayuran kering, sehingga kurang sayuran," sambung dia.

Selain itu, menurutnya kandungan gizi pada menu makanan bagi para jemaah haji Indonesia jauh lebih sedikit jika bandingkan dengan jemaah haji asal negara lain.

Padahal, kata dia, telah disepakati harga porsi makanan untuk makan pagi, siang, dan malam di kisaran SR (Riyal Saudi) 16,5 sampai SR17,5.

Bila dikonversikan dengan kurs Rupiah, kata dia, maka hal itu setara dengan sekira Rp80 ribu.

"Kalau dikonversikan, tentunya dibandingkan dengan negara di sana, itu jauh lebih sedikit nilai gizinya dibanding dengan angka SR16,5 atau SR 17,5 itu. Secara harga dan gizi," kata dia.

"Dan banyak keluhan. Ada beberapa laporan juga yang keracunan. Karena basi ya. Itu kita panggil kateringnya. Kenapa kok bisa memberikan layanan yang seperti itu. Dari sisi makanan," sambung dia.

Selain itu, ia juga menemukan hanya sedikit toilet duduk yang disediakan bagi para jemaah haji Indonesia.

Baca juga: Batal Hari Ini, Rapat Perdana Pansus Haji Bakal Digelar Pekan Depan

Padahal, kata dia, tagline dari penyelenggaraan ibadah haji 2024 adalah ramah lansia.

Ia pun menemukan panjangnya antrean jemaah untuk menggunakan toilet tersebut.

"Toiletnya pun toilet yang non permanen. Ketika kita berada di sekitarnya itu baunya semerbak luar biasa ke sana kemari. Ini yang harus menjadi fokus juga bagaimana layanan haji ke depan. Karena ini sudah berulang kali. Bayangkan antre berjam-jam untuk ke toilet," kata dia.

"Apa yang terjadi? Ibu-ibu banyak sekali yang kemudian mohon maaf buang air kecilnya di lorong-lorong tenda itu. Lorong tenda itu pun buat tinggal, tetapi kemudian itu yang terjadi. Kesehatan jemaah yang harus menjadi fokus kita. Itu dari sisi toilet," sambung dia. 

Sementara itu, dari sisi penginapan ia mendapati sempat terjadi keributan antarjemaah karena saling berebut tenda. 

Mereka, kata dia, berebut karena saling mengklaim bahwa itu adalah tendanya. 

"Kenapa tidak kalau misalkan kayak kita di hotel itu. Itu di pintu-pintu hotel itu diusahakan ada daftar namanya. Kenapa itu tidak dilakukan? Hal yang semudah itu," kata dia.

Ia pun sempat menghitung kapasitas tenda dibandingkan jumlah jemaah yang harus menempatinya.

Dengan ukuran tenda 10 meter x 12 meter, kata dia, dihuni kurang lebih 160 jemaah.

Sehingga, kata dia, satu jemaah hanya mendapatkan ruang 0,8 meter persegi. 

"80 cm persegi itu coba dibayangkan? Tinggi kita saja 1,5 minimalnya 1,75. Itu 0,8. Bercampur antara jemaah lelaki dan perempuan," kata dia.

Baca juga: Ini Alasan Rapat Penetapan Pimpinan Pansus Haji DPR Mendadak Batal Hari Ini

Ia mengakui alasan yang menyebut karena jumlah jemaah haji Indonesia merupakan yang terbanyak bisa diterima.

Akan tetapi, menurutnya dengan alasan yang sama seharusnya Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih kepada otoritas Arab Saudi untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia.

"Boleh kata misalkan kalau di Mina itu padat, ya padat, tapi kalau kita atur sedemikian rupa insya allah semuanya bisa lebih nyaman. Toh negara-negara lain itu nyaman kok. Tendanya bagus, nyaman," tambah dia.

Wisnu mengatakan terdapat semacam vendor yang bertanggung jawab terhadap urusan toilet dan penginapan jemaah Indonesia.

Namun, kata dia, vendor yang bertugas tersebut adalah vendor yang sebelumnya telah dimasukkan ke daftar hitam (black list) karena pelayanannya bermasalah.

"Jadi memang itu semacam ada syarikah yang bertanggung jawab. Jadi kita sudah memblacklist sebetulnya syarikah masyariq ini yang di tahun kemarin menyelenggarakan di Arafah, Musdalifah, Mina," kata dia.

"Akan tetapi begitu banyak syarikah, kenapa syarikah itu yang lagi-lagi dipilih, syarikah yang bermasalah itu? Jadi mustinya open tender ini jelas," sambung dia.

Begitu pula dengan urusan maskapai penerbangan.

Menurutnya, sistem open tender juga bisa dilakukan terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Padahal, kata dia, dengan sistem open tender maka harga yang didapatkan kompetitif. 

"Harga kita sangat mahal kalau untuk ukuran warga negara Indonesia dengan kurs inflasi yang sangat rendah," kata dia.

Ia pun berpandangan seharusnya vendor-vendor yang memberikan layanan kepada jemaah haji Indonesia dapat diganti.

Untuk itu, kata dia, memerlukan kekuatan lobi dan negoisasi dengan otoritas Arab Saudi.

"Insya Allah bisa (pindah vendor), harusnya bisa. Apalagi kita pengirim jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Harusnya bisa. Jadi memang dibutuhkan kekuatan lobi, negoisasi kepada otoritas Saudi Arabia ini," kata dia.

Diberitakan sebelumnya DPR resmi membentuk Pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024 dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 pada Selasa (9/7/2024).

Pembentukan Pansus Hak Angket didasarkan pada hasil pemantauan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI di Makkah, Arab Saudi, beberapa waktu lalu.

Namun, rapat perdana dengan agenda penetapan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI mendadak batal digelar pada Rabu (17/7/2024) kemarin.

Satu di antara alasannya adalah pimpinan DPR berhalangan hadir dalam rapat tersebut.

Untuk itu, rapat perdana pansus rencananya bakal digelar pekan depan.