Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pantita Khusus (Pansus) angket haji akan segera memanggil pihak Kementerian Agama (Kemenag) RI hingga Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. Hal tersebut buntut carut marut pelaksanaan haji 2024.

Anggota Pansus Angket Haji 2024 dari fraksi PKS, Wisnu Wijaya mengatakan pihak pemegang otoritas nantinya harus dipanggil untuk dilakukan proses klarifikasi.

Baca juga: Pagi-pagi Menteri Agama Gus Yaqut Temui Jokowi, Bahas Pansus Haji?

Namun, ia enggan merinci daftar nama pihak yang akan dilakukan pemanggilan.

"Dari pertimbangan kami, pihak prioritas yang seharusnya dipanggil itu Kemenag, Kemenlu, BPKH, Kemenkumhan. Namun untuk kepastiannya perlu dirapatkan oleh Pansus. Ditunggu saja," kata Wisnu kepada wartawan, Senin (22/7/2024).

Baca juga: Musim Haji Berakhir, 461 Jemaah Wafat 62 Orang Dirawat, Menag Yaqut Minta Maaf Terkait Pelayanan

Namun, Ia menjelaskan rapat perdana pansus angket nantinya baru bisa digelar seusai adanya arahan dari pimpinan DPR RI. Hingga saat ini, para anggota pansus angket DPR RI belum mendapatkan jadwal resmi.

"Info sementara, pimpinan komisi kami sedang menemui pimpinan DPR untuk mengonfirmasi kepastian jadwal. Sebab sejauh ini Sekretariat Pansus belum membagikan susunan agenda pada kami. Lebih jelasnya silakan tanyakan ke pimpinan DPR ataupun Setjen ya," ungkapnya.

PKS, kata Wisnu, sudah mulai mengumpulkan data mengenai dugaan pelanggaran dari pelaksanaan haji 2024. Tak hanya itu, ia juga mengumpulkan sejumlah aduan dari masyarakat.

Baca juga: Musim Haji Berakhir, 461 Jemaah Wafat 62 Orang Dirawat, Menag Yaqut Minta Maaf Terkait Pelayanan

"Kami dari Fraksi PKS secara inisiatif sudah mulai bekerja secara mandiri dengan mengumpulkan temuan dari sejumlah aduan yang sudah masuk ke kami. Namun secara kelembagaan pansus angket haji ini belum efektif bekerja dan perlu didahului dengan agenda perdana yaitu menentukan komposisi pimpinan pansus," pungkasnya.