TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar  merespons soal penanganan penyelenggaraan haji dan produk halal yang nantinya tidak lagi ditangani oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Hal itu disampaikan Nasaruddin Umar dalam Konsolidasi Nasional Program Kerja Kerukunan Umat Beragama di Kantor Kemenag, Jakarta, pada Rabu (6/11/2024).

Nasaruddin Umar mengatakan Kemenag sudah mengalami perubahan dalam tujuh tahun terakhir. 

Menurutnya, perubahan tersebut membawa Kemenag menjadi lebih profesional.

Selain soal penyelenggaraan haji dan sertifikasi halal, peradilan agama juga kini masuk ke ranah Mahkamah Agung (MA).

Menurut Nasaruddin Umar, Kemenag akan lebih fokus dalam mengamankan nilai-nilai Pancasila.

"Kita juga sudah ditinggalkan jaminan produk halal, totally menjadi badan halal bertanggung jawab langsung ke Presiden. Haji juga sudah ada Keppres-nya, dan akan berada di bawah badan itu," ujar Nasaruddin Umar.

Saat ini, kata Nasaruddin Umar, Kemenag menangani pembinaan agama-Agama di Indonesia yang terbagi dalam beberapa Direktorat Jenderal.

Dirinya mengatakan penanganan penyelenggaraan haji dan produk halal akan lebih profesional setelah tidak ditangani Kemenag.

"Tentu kita juga jangan khawatir, keluarnya haji dan produk halal, mudah-mudahan itu akan lebih profesional penanganannya daripada di Kementerian Agama yang terlalu besar hamilnya," kata Nasaruddin Umar.

Kemenag, menurut Nasaruddin, akan lebih fokus dalam mengamankan nilai-nilai Pancasila, setelah tidak menangani urusan tersebut

"Jadi saya selaku Menteri Agama, ada hikmahnya kalau terjadi perampingan seperti sekarang ini."

"Artinya kita bisa bermanuver secara profesional untuk persiapkan landasan bangsa Indonesia di dalam sendi Pancasila ini untuk hidup bersaing dengan negara-negara yang lain, dengan segala keunikannya," pungkasnya. (*)