TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar optimistis, kualitas pelayanan haji 2025 tetap terjaga meski terjadi penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini

Menag menegaskan, penghematan yang dilakukan tidak menyentuh komponen-komponen terkait kualitas pelayanan haji 2025.

Hal itu disampaikannya saat konferensi pers seusai penetapan Biaya Haji 2025 bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

"Jangan sampai nanti terjadi penurunan kualitas pelayanan jemaah haji karena obsesi kami sebagai pemerintah adalah ada dua, pengabdian dan pelayanan. Jadi kami melakukan pengabdian dan pelayanan terhadap jemaah bukan pendekatannya bisnis," kata Nasaruddin.

Baca juga: Menteri Agama: Penurunan Biaya Haji 2025 Sesuai Keinginan Presiden Prabowo

Nasaruddin menjelaskan, penurunan biaya haji 2025 tidak terlepas dari kerja sama antara Kementerian Agama, Komisi VIII DPR, BPH dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam pertemuan intensif selama ini. 

"Bersama teman-teman kami telah melakukan penyisiran, penghematan dan semua biaya-biaya yang tidak perlu itu kita gunting apalagi kita mencoba mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang bisa diprediksi akan muncul," ujarnya.

Padahal, kata Nasaruddin, secara logika seharusnya biaya haji 2025 mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. 

Sebab, belanja di Saudi Arabia diprediksi naik seiring kenaikan kurs dollar terhadap rupiah.

"Logikanya sebetulnya mestinya harus naik karena anggaran belanja kita di Saudi tahun ini diprediksi akan naik. Kemudian juga kurs dollar juga kita lihat ada perkembangan. Dan ditambah lagi dengan berbagai macam kendala-kendala yang lain tetapi alhamdulillah dengan kemampuan kita untuk melakukan penyisiran yang sangat tepat," tandasnya.

Diberitakan Panitia kerja (panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama (Kemenag), menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp 89.410.258,79.

Hal itu diungkapkan Ketua Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, dalam rapat dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i, dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief, pada Senin (6/1/2025).

"Berdasarkan BPIH pada penyelenggaraan haji 1446 H/ 2025 M sebesar Rp 89.410.258,79," kata Wachid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Ada pun biaya tersebut dibagi menjadi dua komposisi. Yang pertama biaya yang dibebankan langsung ke jemaah (Bipih) sebesar Rp 55.431.750,70 atau sebesar 62 persen dari BPIH.

Yang kedua berasal dari nilai manfaat sebesar Rp 33.978.508,01 atau sebesar 38 persen dari BPIH.