TRIBUNNEWS.COM - Rencana pemerintah Indonesia membeli lahan peternakan di Australia mendapat penolakan. Penolakan ini disuarakan Politisi asal Koalisi Liberal-National pimpinan Tony Abbot, Barnaby Joyce.

"Badan investasi asing Australia tidak pernah menyatakan tidak kepada investasi asing. Saya harap badan ini bisa bersikap tegas, untuk melindungi hak warga Australia. Sikap ini tidak bisa dikatakan sebagai rasial," katanya.

Dilansir dari ABC Australia, pemerintahan Koalisi sebenarnya belum memiliki posisi yang jelas terkait isu investasi asing dalam pembelian tanah di Australia. Sebabnya, sepanjang musim kampanye lalu, mereka belum sempat mengeluarkan rencana kebijakan yang final terkait isu ini.

Delegasi Indonesia sejak Maret 2013 telah mengunjungi Australia untuk menjajaki penyelesaian isu pasokan daging termasuk kemungkinan membeli lahan peternakan.

Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan pihaknya sudah menugaskan dua BUMN untuk menggarap rencana pembelian lahan peternakan sejuta hektar di Australia. Tujuannya, untuk mengatasi masalah kurangnya pasokan daging di tanah air.

Rencana tersebut disambut gembira para peternak di Northern Territory (NT) yang menyatakan, masuknya investor dari Indonesia akan menjadi penyelamat industri peternakan sapi yang lesu akibat kebijakan pemerintah Australia melarang ekspor sapi hidup ke Indonesia.

Sejumlah perusahaan asing sebenarnya telah beroperasi di Australia, termasuk dalam pertanian dan peternakan. Konglomerat pertanian asal China misalnya baru-baru ini membeli lahan pertanian di Australia Barat termasuk fasilitas pelabuhannya untuk kepentingan ekspor gandum ke China.

Barnaby Joyce menyatakan warga Australia harus mempersoalkan rencana Indonesia itu dan hal ini akan membantunya meyakinkan Tony Abbott untuk menolak rencana Indonesia.

Partai Barnaby Joyce, Partai National, dikenal sebagai partai konservatif dengan basis konstituen di daerah pedesaan dan pedalaman Australia.