TRIBUNNEWS.COM - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menyoroti terpilihnya Myanmar sebagai Ketua ASEAN disebabkan negara tersebut dinilai masih mendiskriminasi dan membiarkan kekerasan terhadap warganya.

"Lebih dari setahun konflik sektarian di Myanmar terjadi. Ribuan warga etnis Rohingya di Myanmar mengalami tindakan kekerasan dari warga etnis lain. Konflik antar etnis yang terjadi antara suku Muslim Rohingya atau Arakan yang mendiami wilayah Rakhine, yang terus terjadi di wilayah Myanmar (Burma) diperkirakan telah meluas menjadi Genosida (pembantaian besar-besaran) tidak hanya pada salah satu etnis muslim saja," kata Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI MPO, Abdul Gofar Ismail dalam rilisnya, Jumat (11/10/2013).

Menurut Gofar, sikap Presiden Thein Sein yang menolak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar menunjukan pembiaran pemerintah Myanmar terhadap konflik etnis suku Muslim Rohingya.

"Pembiaran itu sangat bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip utama terbentuknya ASEAN dalam menciptakan perdamian. Sikap pemerintah Myanmar sangat diskriminatif terhadap etnis Rohingya dengan membiarkan pembantaian terjadi bahkan terkesan mendukung adanya konflik tersebut. Sehingga ketika ASEAN dipimpin oleh negara yang sudah tidak sejalan dengan tujuan dan Prinsip Utama ASEAN perlu untuk di koreksi ulang," lanjutnya.

Pertemuan KTT ASEAN 2013 yang berlangsung di Brunei Darussalam mengukuhkan pucuk Pimpinan ASEAN ke Myanmar yang sebelumnya dipegang oleh Brunai Darussalam. Myanmar bergabung menjadi anggota ASEAN pada tangal 23 Juli 1997. Salah satu tujuan terbentuknya ASEAN adalah Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Dengan memegang prinsip utama Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan.

Abdul Gofar berharap Indonesia sebagai negara pendiri dan anggota seharusnya lebih peka terhadap kondisi regional ASEAN dengan bersikap tegas untuk menolak kepemimpinan Myanmar sebagai Pemimpin ASEAN. Imbas konflik etnis di Myanmar kini Negara-negara ASEAN harus menangani ribuan pengungsi yang mencari suaka. Lebih jauh, ia menyatakan pemerintah Indonesia harus memfasilitasi penanganan konflik di Myanmar.

"Pemerintah Indonesia harus memfasilitasi pertemuan khusus negara-negara ASEAN membahas penanganan konflik etnis yang terjadi di Negara-negara anggota ASEAN," pungkasnya.