Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Komisi I DPR berencana melakukan rapat terkait dengan kasus penyadapan yang dilakukan Australia. Rapat direncanakan pada Kamis (21/11/2013) besok.

"Besok kami lakukan komprehensif rapat dengan BIN, Menteri Pertahanan dan Menteri Komunikasi dan Informasi. Kita akan rapatkan besok, termasuk dengan Menter Luar Negeri. Barangkali dengan Dubes Indonesia di Australia Najib," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/11/2013).

Pohan mengatakan hubungan antara Indonesia dan Australia semenjak kasus penyadapan turun derajatnya. "Endingnya tidak akan bermusuhan tetapi tidak bersahabat," imbuhnya.

Pohan mengaku tidak dapat membanyangkan adanya 15 ribu pengungsi gelap yang ingin ke Australia. Politisi Demokrat itu tidak yakin Australia dapat mengatasi persoalan tersebut.

"Kalau soal perdagangan ekonomi, jangan pernah ada ketergantungan antara Indonesiaa ke Australia," katanya

Pohan mengatakan langkah tegas yang diambil Indonesia sudah tepat. Kini keputusannya ada di tangan Australia. Pohan mengatakan negeri Kangguru itu tidak menganggap penyadapan sebagai pelanggaran. Bahkan tidak mau meminta maaf. "Mereka menganggap masalah penyadapan hal biasa dan tetap akan dilakukan pemerintahan Tony Abbott," ungkapnya.

Pohan menuturukan bila sampai besok malam Abbott tidak meminta maaf maka ia menduga hubungan Indonesia-Australia sebagai negara sahabat akan berakhir.

"Levelnya hanya perwakilan biasa. Saya menghimbau duta besar Indonesia untuk tidak wara-wiri, karena makin membuat panas hati publik. Seolah tak ada persoalan Indonesia dan Australia," katanya.