Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Negara Ini Hendak Berlakukan Larangan Sepeda Motor Masuk Kota

Seperti Jakarta, lalu lintas di negara ini kacau. Satu di antara penyebab, membludaknya pengguna sepeda motor tanpa memperhatikan aturan

Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Negara Ini Hendak Berlakukan Larangan Sepeda Motor Masuk Kota
Tribun Jakarta/JEPRIMA
Pemudik bermotor masih terus memadati jalur alternatif Citarik, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8/2013). Meskipun pemerintah sudah mengadakan mudik gratis dengan bus, kereta api dan kapal laut tapi masih saja terlihat para pemudik yang menggunakan sepeda motor untuk sampai kekampung halaman, kurang lebih 3000 kendaraan bermotor sudah melintasi jalur ini hingga berita ini di terbitkan. 

TRIBUNNEWS.COM, VIETNAM - Kacaunya kondisi jalan kota-kota besar di Vietnam membuat pemerintah pusat geram. Salah satu penyebabnya, membludaknya pengguna sepeda motor yang lalu-lalang tanpa mengindahkan keselamatan dan pengguna jalan lainnya.

Akhirnya, kini timbul wacana untuk melarang biker masuk ke kota-kota besar. Tujuan utama, meningkatkan kualitas udara dan keselamatan pengguna jalan lain. Pasalnya, data Komite Nasional Keselamatan Jalan (NTSC) Vietnam menyebutkan, 26 nyawa melayang ditambah 81 cedera setiap hari di jalan.

Wakil Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc mengatakan, kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh harus meningkatkan kualitas transportasi publik, baru kemudian membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Menurut Phuc, meningkatkan keselamatan di jalan merupakan hal yang sangat rumit.

"Perlu ada langkah rinci dan solusi terobosan baru, termasuk rencana untuk melarang penggunaan sepeda motor bertahap di kota-kota besar," jelas Phuc.

Wacana pembatasan penggunaan sepeda motor ini langsung mendapat protes keras dari NTSC. Wakil Ketua Umum NTSC, Nguyen Hoang Hiep menegaskan, opsi pembatasan sepeda motor sangat tidak masuk akal.

"Karena kondisi ekonomi yang belum berkembang, minim infrastruktur dan transportasi publik yang tidak layak," beber Hiep.

Dikatakan, kebijakkan semacam ini baru bisa terlaksana paling cepat 2020 atau 2025 ketika sarana transportasi dan penunjang sudah beroperasi maksimal. Menariknya, usulan pembatasan ini sudah pernah disampaikan NTSC dua tahun lalu, tapi tak mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan Vietnam karena suara oposisi rakyat.

Berita Rekomendasi
Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas