Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah poin soal UU Pilkada. Diantaranya pengesahan UU yang dianggap sebagai cerminan perilaku elit politik di DPR yang bermaksud membajak kedaulatan rakyat.

Pengesahan UU Pilkada ini juga dianggap akan menjegal pemerintahan di bawah pimpinan Joko Widodo dan Yusuf Kalla. Mereka menilai adanya upaya dari Koalisi Merah Putih untuk mengembalikan Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru yang anti demokrasi.

Sementara soal pilkada yang akan dilakukan oleh DPRD karena upaya penghematan anggaran, dianggap sebagian warga Indonesia di Melbourne sebagai upaya pembungkaman politik.

Aksi di Melbourne diawali dengan menyanyikan sejumlah lagu nasional, kemudian pembacaan puisi, aksi seni, dan doa bersama. Pembacaan pernyataan sikap menjadi acara puncak.

Dalam aksi ini pun mereka mengajak warga Indonesia di negara bagian Victoria, dan di Indonesia, untuk berpartisipasi agar ada uji materi UU Pilkada.

Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia akan menjadi lebih kritis terhadap partai dan mampu menjadi kekuatan penyeimbang bagi partai yang dianggap oligraki.