Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Hak asasi manusia (HAM) rakyat Okinawa ditelantarkan oleh pemerintah Jepang dan meminta dukungan internasional agar pangkalan Amerika Serikat dikeluarkan dari Okinawa.

"Kebebasan rakyat Okinawa untuk menentukan nasib sendiri ditelantarkan. Kesetaraan, demokrasi dan kebebasan hak asasi manusia seperti dirasakan negara lain tidak bisa dijamin dari sistem yang ada. Negara tak dapat menjamin nilai-nilai tersebut bagi rakyatnya," kata Takeshi Onaga, Gubernur Okinawa di sidang HAM PBB yang berlangsung di Jenewa, Selasa (22/9/2015).

Penduduk Okinawa menentang keberadaan militer Amerika Serikat dan mengimbau dunia untuk membantunya.

"Keadaan yang telah dipaksa untuk beban yang tidak semestinya telah terjadi di Okinawa," paparnya.

Selain itu, Gubernur Onaga menambahkan relokasi ke Nago Henoko dari Futenma saat ini didasari kepada sesuatu yang bukan merupakan pendapat umum masyarakat dan karenanya meminta hal ini agar dihentikan dengan mengimbau dan meminta pertolongan negara lain membantunya.

Komentar yang sangat keras tersebut mendapat tanggapan yang sangat keras pula dari beberapa politisi Jepang, koalisi saat ini dan menyayangkan hal itu diucapkan seorang Gubernur di pertemuan internasional.

"Sayang sekali hal itu yang merupakan urusan dalam negeri Jepang diungkapkan di forum internasional," kata sumber Tribunnews.com, Selasa (22/9/2015).

Onaga, yang mendapat dukungan kuat dari Partai Komunis Jepang terpilih sebagai Gubernur Okinawa bulan November 2014 dan telah meminta dengan sangat agar pangkalan Amerika Serikat di Futenma dikeluarkan dari Okinawa.