TRIBUNNEWS.COM, BEIJING - Meski dikabarkan akan menghapus kebijakan wajib satu anaknya, Tiongkok tetap melanjutkan kebijakan tersebut sampai kebijakan baru diberlakukan.

Menurut otoritas komite program keluarga berencana Tiongkok, kebijakan wajib satu anak tetap berlaku, sampai kebijakan yang nantinya memperbolehkan pasangan Tiongkok memiliki dua anak berlaku.

Mengatakan pada Minggu (1/11/2015), pihak otoritas tersebut menentang klaim yang mengatakan bahwa penghapusan kebijakan wajib satu anak itu berlaku setelah kebijakan itu diumumkan.

Klaim itu juga menyebutkan bahwa jika ada pasangan yang tengah menanti kelahiran anak kedua tidak akan menerima sanksi atas pelanggaran kebijakan wajib satu anak.

"Tiap departemen dan otoritas setempat harus benar-benar mengimplementasikan UU populasi dan keluarga berencana yang masih berlaku, mengatur kelahiran anak, dan tidak berbuat seenaknya," seorang pejabat dari komite itu menyebutkan, dikutip Reuters.

Partai Komunis Tiongkok menyebutkan pada 29 Oktober 2015 lalu, bahwa pemerintah akan menghapus kebijakan wajib satu anak untuk mengembalikan keseimbangan rasio populasi.

Sebelumnya, kebijakan yang sudah diberlakukan sejak 1970-an itu juga pernah diberikan kelonggaran, yaitu untuk orangtua yang keduanya atau satu di antaranya merupakan anak tunggal. (CRI/Reuters)