Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Aturan pemilihan umum (pemilu) bagi para politisi Jepang sangat lah ketat.

Pengiriman email atau pun membalas email ternyata sudah termasuk larangan saat pemilu berlangsung.

"Sebagai politisi apalagi saat pemilu berlangsung tidak boleh mengucapkan terima kasih apalagi lewat email karena orang lain banyak membantu dan sebagainya," kata Higashi Kokubaru, Gubernur ke-17 Perfektur Miyazaki Jepang dalam acara sebuah televisi swasta, MX Tokyo TV, Rabu (6/4/2016) pagi.

Apabila kandidat politisi itu yang mencalonkan diri misalnya ingin jadi gubernur, mengirimkan email ucapan terima kasih, maka akan bersalah dianggap ada sesuatu, terima korupsi atau sesuatu yang terlarang dalam aturan pemilu yang ada.

"Oleh karena itu kita tak boleh kirim email saat pemilu tersebut. Termasuk pula apabila ada yang kirim email ke kita, juga tak boleh membalas email tersebut karena ditakutkan ada unsur korupsi di dalamnya nanti," kata Kokubaru.

Jadi selama masa kampanye disteril agar kandidat politisi tersebut benar-benar bersih terjauhkan dari unsur-unsur yang bisa melanggar peraturan pemilu termasuk upaya pihak tertentu untuk menyogok, korupsi dan sebagainya.

Dengan demikian semuanya bisa mengetahui, transparan dan bersih hasil pemilu pada akhirnya.

Apabila ingin berkomunikasi dengan pejabat tersebut, biasanya dilakukan langsung, bicara langsung atau telepon mengucapkan terima kasih.

Di Jepang hukumnya dilarang melakukan penyadapan telepon kecuali mendapat izin dari keputusan pengadilan negeri setempat.

"Maka biasanya kalau ucapan selamat dan sebagainya kita langsung bicara saat bertemu langsung, sehingga banyak orang menjadi saksi dan transparan tak terjadi apa-apa, tidak melanggar apa-apa," ujarnya.