TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengusaha asal Malaysia dan pendiri AirAsia, Tony Fernandes, bergabung sebagai anggota Dewan Global Amnesty International, sebagaimana yang diumumkan organisasi tersebut kemarin.

Dewan Global Amnesty International didirikan sejak tahun 2013 untuk mengumpulkan dukungan publik serta sumber dana untuk mengembangkan organisasi ini di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah.

“Merupakan suatu kehormatan bagi Dewan Global untuk menerima Tony Fernandes, seseorang yang sangat dikenal mempunyai jiwa usaha dan semangat kreatifitas yang tinggi. Keberadaan pengusaha terkenal di Asia dalam dewan ini akan meningkatkan visibilitas terhadap isu-isu hak asasi manusia yang sedang menjadi perhatian di Asia dan seluruh dunia”, kata Salil Shetty, Sekretaris Jenderal Amnesty International.

Tony Fernandes lebih dikenal sebagai pendiri AirAsia, maskapai berbiaya hemat pertama dari Malaysia. Ia juga merupakan salah satu pendiri Tune Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang hiburan. Pada tahun 2015, majalah TIME menempatkan Tony Fernandes ke dalam daftar TIME 100 sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia.

“Saya sudah bergabung sebagai anggota Amnesty International sejak berusia 13 tahun, dan diajarkan betapa pentingnya hak asasi untuk menjaga kehormatan manusia. Oleh karenanya, saya merasa terhormat untuk dapat berkontribusi kepada Amnesty International sebagai bagian dari Dewan Global, dan saya berharap dapat membangun kesadaran serta meningkatkan keterlibatan masyarakat Asia, terutama di kalangan pemuda Asean,” kata Tony Fernandes.

Sebagai anggota baru Dewan Global Amnesty International, Tony Fernandes akan bergabung bersama penulis Brazil terkemuka Paulo Coelho, pengusaha Sir Richard Branson, seniman pionir asal Jepang Yoko Ono, penggalang dana dan pegiat filantropi Krishna Rao, aktivis sosial Hadeel Ibrahim, serta pengusaha Bassim Haidar.

Anggota Dewan Global berperan sebagai corong dari organisasi Amnesty International pada jaringannya masing-masing dan membantu tugas Sekretaris Jenderal untuk mengidentifikasi dan melibatkan khalayak baru untuk mempromosikan hak asasi manusia kepada publik.