TRIBUNNEWS.COM, ANKARA - Pemerintah Turki berencana membubarkan pasukan pengawal presiden setelah hampir 300 anggota unit itu ditahan karena diduga terlibat kudeta.

"Tak akan ada lagi pasukan pengawal presiden, tak ada lagi kebutuhan," ujar PM Binali Yildirim, Sabtu (23/7/2016) kepada stasiun televisi Al Haber.

Pasukan pengawal kepresidenan Turkin adalah unit elite beranggotakan 2.500 personel, tetapi pasca-kudeta sebanyak 283 anggotanya ditahan.

Rencana pembubaran pasukan pengawal presiden ini nampaknya adalah bagian dari upaya "bersih-bersih" pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan terhadap para anasir kudeta.

Sebelumnya, pemerintah sudah memecat 60.000 orang jaksa, hakim, personel militer, dosen dan pegawai negeri yang diduga terkait dengan kudeta tersebut.

Sejauh ini, 10.000 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam upaya kudeta militer keempat dalam sejarah Turki modern ini.

Pemerintah Turki menuding kudeta militer ini didalangi ulama musuh bebuyutan Erdogan, Fethullah Gulen yang kini mengasingkan diri ke Amerika Serikat.

Selain meminta AS mengekstradisi Gulen, pemerintah Turki juga menangkapi ribuan orang yang diduga pengikut Gulen termasuk seorang keponakan sang ulama.

Tak hanya itu, pemerintah Turki juga menutup ribuan institusi dan organisasi yang terkait dengan gerakan pimpinan Fethullah Gulen.