Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JENEWA - Rancangan-rancangan resolusi terkait Suriah yang didukung negara-negara Barat dan Rusia ditolak Dewan Keamanan PBB, Sabtu (8/10/2016).

Hal tersebut berarti tidak ada prospek pemulihan segera kondisi di Kota Aleppo yang sedang terkepung.

Pasukan yang setia kepada Presiden Suriah Bashar al Assad melakukan serangan udara besar-besaran terhadap Aleppo.

Serangan dilakukan setelah gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan Rusia pada pertengahan September lalu gagal.

Jumlah korban warga sipil semakin bertambah dan pengiriman bantuan kemanusiaan juga terhambat.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault mengecam serangan udara tersebut.

Serangan tersebut dianggap sebagai kejahatan perang dan mengajukan rancangan resolusi yang menuntut agar pengeboman terhadap Aleppo segera dihentikan.

Namun, Rusia yang mendukung pemerintahan Assad, memveto resolusi tersebut.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin mengatakan bahwa kedaulatan Suriah harus dihormati.

Sementara itu rancangan resolusi dari Rusia yang tidak menyebutkan penghentian pengeboman juga ditolak.

Hal tersebut disebabkan AS, Inggris, dan Prancis menyatakan tidak setuju.

Sementara pengeboman di Aleppo terus berlanjut.

Dewan Keamanan PBB belum menyepakati langkah efektif apa yang terbaik untuk Suriah.

Sebelumnya, Kepala HAM PBB Zeid Raad Al Hussein, Selasa (4/10/2016) menyerukan tindakan berani untuk menanggapi gelombang kekerasan di kota Aleppo, Suriah utara.

“Dihadapkan dengan gelombang kekerasan dan perusakan yang menghancurkan, langkah-langkah yang luar biasa harus diambil,” kata Zeid Ra'ad Al Hussein.

Dia menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB agar mengadopsi aturan untuk mencegah anggotanya menggunakan hak veto.

Hal tersebut dilakukan untuk memblok resolusi di tengah kekhawatiran terjadi kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki hak veto.
Kelimanya termasuk sekutu Suriah, Rusia bersama Tiongkok telah memblokir beberapa resolusi yang ditujukan pada pemerintah Suriah sejak konflik dimulai pada bulan Maret 2011.

Amerika juga memiliki hak veto.

Dukungannya terhadap pemberontak yang menentang Assad meletakkannya pada sisi yang berlawanan dalam konflik itu seperti Rusia.

Hal tersebut menyebabkan kedua negara adidaya itu saling mengimbau agar menekan pihak-pihak yang bertikai menyetujui upaya pembicaraan damai dan gencatan senjata. (NHK/VOA)