TRIBUNNEWS.COM, YANGON - Pemimpin Myanmar de facto, Aung San Suu Kyi, Senin (28/11/2016), menunda lawatan ke Indonesia setelah aksi protes di Jakarta untuk membela minoritas Rohingya.

Selain itu, gangguan keamanan diduga menjadi salah satu alasan penundaan.

Namun, dugaan soal keamanan ini dibantah oleh otoritas Myanmar, seperti dilaporkan Agence France-Presse.

Polisi di Jakarta telah menggangalkan sebuah rencana untuk menyerang kantor Kedutaan Besar Myanmar, yang diduga akan dilakukan sebagai protes atas penindasan terhadap etnis Rohingya.

Ribuan warga Rohingya yang lari dari kekerasan di Myanmar telah membanjiri perbatasan antara negara bagian Rakhine, Myanmar, dengan Banglades dalam seminggu terakhir.

Pelarian etnis minoritas Rohingya terjadi karena klaim adanya pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan oleh aparat keamanan, namun dibantah oleh pemerintah Myanmar.

Suu Kyi, yang pernah meraih Hadiah Nobel Perdamaian, menghadapi kecaman internasional setelah seorang pejabat PBB mengatakan, telah terjadi upaya pembersihan etnis Rohingya di Myanmar.

Pemerintah Suu Kyi telah membantah tuduhan itu dan mengatakan tentara sedang memburu para "teroris" yang melakukan serangan mematikan atas pos polisi pada Oktober lalu.

Wartawan asing dan peneliti independen telah dilarang memverifikasi apa yang terjadi di Rakhine, negara bagian yang terletak di bagian utara Myanmar dan berbatasan dengan Banglades.

Ratusan demonstran turun ke jalan pekan lalu di Jakarta dengan seruan agar pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar.

Selain itu, Minggu (27/11/2016), polisi juga telah menangkap seorang militan yang diduga terkait dengan kelompok garis keras ISIS, yang hendak mengebom Kedubes Myanmar di Jakarta.

Suu Kyi sedianya berkunjung ke Indonesia setelah perjalanan ke Singapura, dari 30 November hingga 2 Desember.

Namun, seorang pejabat senior Kemenlu Myanmar mengatakan, lawatan ke Indonesia ditunda.

"Kami menunda perjalanan Indonesia karena masalah di Rakhine dan negara bagian Shan" di mana tentara sedang memerangi militan, kata Wakil Direktur Umum Kemenlu Myanmar, Aye Aye Soe.