TRIBUNNEWS.COM, DHAKA - Sedikitnya 10.000 orang Rohingya telah tiba di Banglades dalam beberapa pekan terakhir.

Mereka melarikan diri dari kekerasan di negara tetangga, Myanmar.

"Berdasarkan laporan dari berbagai kelompok pegiat kemanusiaan, kami memperkirakan bahwa ada 10.000 pendatang baru dalam beberapa pekan ini," kata Vivian Tan, juru bicara Badan Pengungsi PBB (UNHCR), Rabu (30/11/2016), di Bangkok, Thailand.

"Situasi ini cepat berubah dan jumlah yang sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi lagi," kata Tan, seperti dilaporkan oleh Agence France-Presse.

Tentara Myanmar telah melakukan tindakan keras mematikan di negara bagian barat Rakhine.

Tentara mengatakan, mereka sedang memburu para militan penyerang pos polisi Myanmar beberapa waktu lalu.

Namun, berbagai kelompok pegiat kemanusiaan dan warga etnis minoritas Rohingya mengatakan, kekerasan telah menyasar etnis minoritas tersebut.

Akibatnya, sekitar 30.000 orang meninggalkan rumah mereka di Myanmar dan mengungsi ke Banglades atau perbatasan kedua negara bertetangga itu.

Banglades telah meningkatkan patroli di perbatasan untuk menghentikan orang-orang Rohingya masuk.

Petugas perbatasan Banglades telah beberapa kali mengusir warga tanpa negara tersebut.

Minggu lalu, Dhaka mengatakan, ribuan orang Rohingya telah membanjiri negeri itu dalam pelarian dari kekerasan di Myanmar.

Warga Rohingya yang ditemui wartawan di Banglades menceritakan berbagai kekerasan mengerikan di Myanmar, seperti pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan oleh pasukan keamanan Myanmar.

Pekan lalu, Human Rights Watch merilis citra satelit yang memperlihatkan ratusan bangunan atau rumah di desa-desa minoritas Rohingya telah diratakan dengan tanah.

Pemerintah Myanmar membantah berbagai tudingan tersebut. Mereka mengatakan, operasi telah dilakukan untuk memburu "teroris" di balik serangan kepada pos polisi pada Oktober lalu.

Militer Myanmar juga menegaskan, laporan miring tentang kekejaman aparat merupakan rekayasa untuk menjatuhkan reputasi aparat.

Wartawan asing dan peneliti independen telah dilarang mengakses desa-desa di Rakhine sehingga sulit mendapatkan verifikasi atas laporan tentang kekerasan tersebut.

Pada Selasa (29/11/2016, badan HAM PBB mengatakan, tindakan keras Myanmar di Rakhine sama saja dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengarah kepada pembersihan etnis.

Tan mengatakan, PBB telah mendesak Pemerintah Banglades untuk mengizinkan Rohingya masuk dengan selamat ke negara itu.

"Kami siap mendukung pemerintah untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang efektif untuk orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional," katanya.