TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kampanye antikorupsi di dalam Pasukan Pembebasan Rakyat (PLA) Tiongkok menuai sorotan, terutama usai pemecatan dua menteri pertahanan secara berturut-turut dan sejumlah pejabat militer senior lainnya.

Dikutip dari The Singapore Post, Senin (6/1/2025), tindakan keras di bawah kerangka pemberantasan korupsi ini berpotensi membahayakan tujuan pembangunan militer di Tiongkok.

Sebuah laporan tertanggal 18 Desember berjudul "Perkembangan Militer dan Keamanan yang Melibatkan Republik Rakyat Tiongkok" merinci meningkatnya korupsi di dalam PLA dan upaya Tiongkok untuk mengekangnya.

Seorang pejabat pertahanan senior mencatat bahwa penyelidikan korupsi dan pemecatan pemimpin senior dapat menghambat target PLA yang dicanangkan untuk 2027.

Pejabat tersebut mencatat bahwa penyelidikan korupsi dan pemecatan telah memengaruhi kemampuan militer dan proyek konstruksi.

Masalah-masalah ini diperkirakan akan muncul kembali. Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengumumkan sasaran modernisasi militer di tahun 2027 pada 2020, yang bertujuan menyelesaikan pertahanan nasional dan modernisasi militer pada 2035 dan mencapai militer kelas dunia di pertengahan abad ini.

Laporan tersebut menguraikan tujuan Tiongkok untuk 2027, yang melibatkan percepatan modernisasi teori, personel, senjata, dan peralatan militer.

Selain itu, laporan tersebut bertujuan untuk meningkatkan integrasi intelijen, otomatisasi, dan teknologi lainnya. Lebih jauh, laporan tersebut memperingatkan bahwa Tiongkok mungkin bersiap untuk menginvasi Taiwan pada tahun 2027.

Penilaian laporan terbaru tersebut muncul di tengah tuduhan bahwa Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun sedang diselidiki atas tuduhan korupsi.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menepis klaim tersebut sebagai "hanya mengejar bayangan."

Namun, muncul kekhawatiran bahwa Dong mungkin menjadi menteri pertahanan ketiga berturut-turut yang diberhentikan oleh Xi Jinping, menyusul Wei Fenghe dan Li Shangfu karena diduga menerima suap.

Laporan tersebut, yang diterbitkan dalam jurnal asing, menyoroti bahwa pada 2023, PLA menghadapi gelombang baru investigasi korupsi dan pemecatan para pemimpin senior, yang berpotensi menghambat kemajuannya menuju tujuan modernisasi tahun 2027.

Antara Juli-Desember 2023, setidaknya 15 perwira militer berpangkat tinggi dan eksekutif industri pertahanan diberhentikan.