TRIBUNNEWS.COM - Seiring dengan keinginan Kanselir Angela Merkel untuk pelarangan sebagian pakaian penutup wajah berupa burka, Jerman akan termasuk dalam negara-negara yang membatasi perempuan untuk mengenakan pakaian Islami di tempat umum.

Pakaian Islami yang sepenuhnya menutupi wajah, di masa lalu, disoroti dengan dalih risiko keamanan.

Hal ini jadi persoalan yang dihadapi kaum Muslimah di Australia dalam satu dekade lebih.

Di tahun 2014, anggota DPR Australia mendesak pelarangan pakaian penutup wajah di gedung parlemen, merujuk pada aturan ketat yang ada di negara lain.

Aturan sementara yang diajukan akan memaksa Muslimah yang menutupi wajahnya untuk duduk terpisah di gedung parlemen, di dalam ruang kaca di area publik.

Aturan itu dimaksudkan berlaku bagi siapa saja yang mengenakan pakaian penutup wajah.

Mantan PM Tony Abbott melakukan intervensi, meminta batasan itu dibatalkan untuk "menangnya akal sehat". Desakan sebagian anggota DPR itu kemudian dibatalkan oleh mantan Ketua DPR Bronwyn Bishop.

Namun Australia dan Jemarn bukan satu-satunya negara yang mempertimbangkan pelarangan burka. Kedua negara ini termasuk daftar negara yang menetapkan pembatasan atas perempuan dalam mengenakan pakaian Islami di tempat umum.

Inilah beberapa negara tersebut:

Italia

Menutupi wajah - baik dengan kerudung atau helm motor - di depan umum telah dilarang di Italia sejak tahun 1975.

Polisi Italia menjatuhkan denda kepada seorang Muslimah karena mengenakan jilbab penuh di jalan di Novara utara. Itu mungkin kejadian pertama di Italia, kata pejabat setempat.

Pada 2015 daerah Lombardy melarang burka dan nikab di kantor publik dan rumah sakit.

Perancis