Laporan Wartawan Tribunnews, Ruth Vania

TRIBUNNEWS.COM, CANBERRA - Demi menjaga hubungan negara, Menteri Pertahanan Australia meminta agar kasus pelecehan Pancasila tidak dikhawatirkan.

Menteri Pertahanan Australia Marise Payne menyesali adanya temuan materi pelatihan militer di Australia yang menyinggung Pancasila dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Namun, menurutnya, masalah itu sebaiknya tak perlu dikhawatirkan, mengingat hubungan Indonesia-Australia selama ini terjalin baik.

"Menurut saya, akan lebih baik jika kasus tersebut tidak terlalu dikhawatirkan," kata Marise Payne.

"Saya yakin hubungan baik dan mendalam antara kedua negara menjadi bukti bahwa kasus ini bisa kita proses bersama," ucapnya lagi.

Marise Payne yakin butuh waktu untuk memproses kasus tersebut.

Namun, ia optimis hasilnya akan positif dan tak mengganggu hubungan Australia-Indonesia.

Sebelumnya, melalui pernyataan tertulis, Marise Payne mengatakan kasus tersebut tengah diselidiki langsung Angkatan Darat Australia.

Marise Payne juga menyebut Panglima Angkatan Bersenjata Australia (ADF) Mark Binskin telah menghubungi Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengakui ada oknum anggota ADF yang menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

Hal ini diketahui dari laporan pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di sebuah akademi pasukan khusus di Australia.

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya materi-materi pelatihan yang isinya menjelek-jelekkan TNI.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan proter, sang pelatih malah menemukan tulisan lain yang isinya justru menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

Sejumlah media Australia menyebut penemuan materi pelatihan yang menyinggung itu terjadi di lembaga pelatihan bahasa pasukan militer khusus di Perth, Australia.

Gatot Nurmantyo pada Desember lalu mengatakan bahwa sempat ada kerja sama antara Indonesia dan Australia, di mana Indonesia mengirimkan guru Bahasa Indonesia ke Australia.

Ia menyebut guru Bahasa Indonesia tersebut sempat diminta untuk memberikan materi tugas yang isinya terkait propaganda Papua Merdeka.

Dalam materi tugas tersebut, disebutkan bahwa Papua adalah bagian gugus kepulauan Melanesia dan seharusnya menjadi negara tersendiri.

Protes kemudian dilayangkan dan berbuntut permintaan maaf dari panglima militer Australia. (The Australian/ABC News)