Partai Oposisi Jepang Desak Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman Mengundurkan Diri
Menteri Pertahanan Tomomi Inada (58) diminta mengundurkan diri oleh empat partai oposisi terbesar Jepang, Rabu (15/2/2017).
Editor: Dewi Agustina
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Menteri Pertahanan Tomomi Inada (58) diminta mengundurkan diri oleh empat partai oposisi terbesar Jepang, Rabu (15/2/2017) karena dianggap menyembunyikan informasi penting mengenai keberadaan pasukan bela diri Jepang (SDF) yang dikirimkan ke Sudan Selatan.
Empat partai tersebut adalah Partai Demokrat (DPJ), Partai Liberal (Jiyuto), Partai Sosialis dan Partai Komunis.
"Menteri ini telah menyembunyikan informasi penting dan tanpa bantuan Perdana Menteri Jepang pertimbangan di sidang parlemen tidak bisa dilanjutkan. Kualifikasi sebagai menteri pertahanan kami anggap sangat kurang dan harus mengundurkan diri," kata Kazunori Yamanoi, ketua sidang dari Partai Demokrat (DPJ).
Laporan harian SDF yang dikirimkan ke Sudan Selatan dianggap tidak diungkapkan secara terbuka semuanya oleh menteri pertahanan, ada yang disembunyikan.
Inada menyatakan perang sipil Sudan secara hukum tidak dievaluasi. Jawaban itu membuat kalangan oposisi menjadi tidak puas dengan menteri pertahanan.
Baca: Sanksi Lingkungan Menanti Jika Olimpiade 2020 Jepang Tak Ikuti Standar Makanan Internasional
Demikian pula keterlambatan laporan satu bulan dianggap tidak masuk akal oleh partai oposisi.
Inada menjawab mengenai keterlambatan bahwa perlu waktu untuk konfirmasi dan penelitian lebih lanjut agar tidak salah dalam menyampaikan laporan kepada anggota parlemen Jepang.
Kalangan oposisi mencecer pertanyaan kepada menteri pertahanan apakah SDF di Sudan Selatan ikut tempur di garis depan bersama tentara Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang lain.
Inada mengatakan SDF hanya di garis belakang saja tidak bertempur di Sudan Selatan.
Terhadap Menteri Kehakiman Katsutoshi Kaneda (68), kalangan oposisi juga memintanya agar mengundurkan diri karena dianggap tidak becus dalam penanganan pembuatan peraturan perundangan mengenai sindikat kelompok kejahatan (yakuza) dan teroris terutama dalam menghadapi Olimpiade 2020.
Dianggap masih lemah peraturan yang ada terutama mengenai kemungkinan terjadinya konspirasi antar para penjahat teroris serta orang awam atau pejabat.
Minggu depan sekitar 22 Februari permintaan pengunduran diri ini kemungkinan akan diajukan di parlemen mosi tak percaya kepada kedua menteri tersebut.
