TRIBUNNEWS.COM, PYONGYANG - Korea Utara melarang warga Malaysia meninggalkan negara itu pada Selasa (7/3/2017). Langkah ini memicu aksi tit for tat alias saling balas antara kedua negara. Hubungan keduanya pun semakin memanas.

Perseteruan ini berawal dari pembunuhan Kim Jong Nam, saudara tiri pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un pada 13 Februari 2013 lalu di Bandara Kuala Lumpur International.

Pembunuhan itu dilakukan dengan menggunakan VX nerve agent, bahan kimia dikategorikan oleh PBB sebagai senjata pemusnah massal.

Meski dicegah oleh Korea Utara, Malaysia terus mengusut kasus pembunuhan yang diduga melibatkan pihak Korea Utara.

Negeri jiran ini mempertanyakan keberadaan tiga orang yang bersembunyi di kedutaan Korea Utara yang diduga terkait dengan pembunuhan Jong Nam.

Polisi Malaysia telah mengidentifikasi 8 warga Korea Utara sehubungan kasus pembunuhan tersebut.

Di antara 8 warga Korea Utara yang buron itu, terdapat seorang diplomat senior Korea Utara dan karyawan maskapai penerbangan negara, dua dari tiga orang yang diyakini bersembunyi di kedutaan Korea Utaradi Malaysia.

Sejauh  ini,  yang ditangkap terkait kasus  ini adalah seorang wanita Vietnam dan seorang wanita Indonesia.

Selasa (7/3/2017) Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengeluarkan larangan sementara bagi Malaysia meninggalkan negara tersebut untuk menjamin keamanan diplomat dan warga Korea Utara di Malaysia.

"Semua warga negara Malaysia di DPRK (Democratic People's Republic of Korea) untuk sementara waktu dilarang meninggalkan negara itu sampai insiden yang terjadi di Malaysia benar-benar diselesaikan," kata Korea Central News Agency yang dikelola pemerintah, mengutip seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara.

"Pada periode ini, para diplomat dan warga Malaysia dapat bekerja dan hidup normal di bawah kondisi dan situasi yang sama seperti sebelumnya," imbuh kantor berita tersebut.

Penyanderaan

Malaysia langsung mengutuk tindakan Pyongyang sebagai tindakan penyanderaan, Malaysia pun melarang semua warga Korea Utara meninggalkan negaranya.

"Ini tindakan menjijikkan, secara efektif menahan warga kami sebagai sandera, hal ini betul-betul mengabaikan semua hukum internasional dan norma-norma diplomatik," kata Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam sebuah pernyataan.