TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam aksi Korea Utara meluncurkan rudal balistik pada Minggu (14/5/2017).

Bahkan Guterres mendesak Korea Utara agar kembali ke jalan denuklirisasi.

Dalam pernyataan kemarin yang disampaikan melalui juru bicaranya, Guterres mengatakan, perbuatan Korea Utara itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Pun menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan regional.

Sekjen PBB menyerukan Korea Utara agar dengan menyeluruh menaati kewajiban internasional, dan kembali ke jalan denuklirisasi.

Sementara itu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) akan menggelar pertemuan darurat menyusul peluncuran rudal balistik Korea Utara.

Sebelumnya Amerika Serikat (AS) dan Jepang menyerukan agar segera digelar pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB.

Uruguay yang saat ini menjadi ketua dewan tersebut, menjadwalkan pertemuan itu kemungkinan dilakukan, Selasa (16/5/2017) siang.

Jepang, AS, dan Korea Selatan menargetkan untuk segera meloloskan pernyataan yang mengecam peluncuran rudal tersebut.

Serta menyerukan penerapan sanksi yang diberlakukan kepada Pyongyang oleh DK PBB.

Cina dan Rusia terus menekankan pentingnya dialog dibandingkan meningkatkan tekanan terhadap Korea Utara.

Peluncuran rudal balistik Minggu pagi Korea Utara dipandang menjadi tantangan bagi Presiden baru Korea Selatan Moon Jae-In.

Rudal balistik terbaru, diluncurkan dari pangkalan militer di Kusong di pantai barat laut Korea Utara yang menempuh 700 kilometer sebelum mendarat di laut Jepang.

"Tidak ada alasan yang membenarkan tindakan Korea Utara," tegas Nikki Haley, Duta besar AS untuk PBB, dalam akun twitternya. (CRI/AFP/CNN/NHK/AP)