TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Uni Emirat Arab (UEA) membantah pihaknya menjadi dalang di balik krisis hubungan diplomatik yang dihadapi Qatar.

Surat kabar Washington Post mengabarkan bahwa UEA memiliki andil dalam peretasan saluran berita dan media sosial milik Pemerintah Qatar.

Menteri Luar Negeri Qatar Anwar Gargash, Senin (17/7/2017), kemudian membantah pernyataan FBI melalui Washington Post tersebut.

Menurut Anwar Gargash, informasi soal peretasan itu "tidak benar" dan karena itu kehebohan yang ditimbulkan tidak akan bertahan lama.

"Berita di Washington Post itu tidak benar, sungguh tidak benar," ucap Anwar yang ditemui di London, Inggris.

Anwar Gargash juga mengatakan UEA tidak akan meningkatkan blokade terhadap Qatar dengan meminta perusahaan-perusahaan untuk memilih ingin melakukan kerjasama dengan negaranya atau Qatar.

Bantahan juga datang dari Duta Besar UEA untuk AS Yousef Al-Otaiba, yang ikut mengatakan bahwa berita Washington Post itu "keliru".

"Yang benar itu tingkahnya Qatar. Mendanai, mendukung, dan membiarkan kelompok kelompok ekstremis, dari Taliban sampai Hamas dan Gaddafi," kata Yousef.

Menurut Washington Post, Biro Investigasi Federal (FBI) mendapatkan hasil analisis terkait informasi baru soal peretasan tersebut.

Dikatakan FBI menemukan bahwa ternyata sejumlah pejabat pemerintahan senior UEA sempat membahas rencana peretasan itu sehari sebelum kejadian.

Akhir Mei lalu, peretasan dilakukan pada saluran televisi dan media sosial Qatar, yang menampilkan kutipan palsu Emir Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani memuji Iran dan kelompok Hamas.

Hal itu kemudian membuat Arab Saudi dan sejumlah negara Arab lainnya panas, lalu memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya, Maladewa, dan Bahrain menyatakan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar, 5 Juni lalu.

Pemutusan hubungan diplomatik itu dilakukan atas alasan Qatar selama ini mendukung terorisme.