Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PM Jepang Shinzo Abe Gelar Sidang Tertutup Bersama Parlemen

Senin (24/7/2017) hari ini dan Selasa (25/7/2017) besok merupakan hari-hari sidang parlemen terberat bagi Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Editor: Dewi Agustina
zoom-in PM Jepang Shinzo Abe Gelar Sidang Tertutup Bersama Parlemen
Koresponden Tribunnews/Richard Susilo
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mulai memasuki kantor PM Jepang di Nagatacho Tokyo 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Senin (24/7/2017) hari ini dan Selasa (25/7/2017) besok merupakan hari-hari sidang parlemen terberat bagi Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe karena berjanji akan menjelaskan terinci berbagai permasalahan yang dihadapi dirinya dan menteri-menterinya.

Hari ini bahkan sidang parlemen diumumkan tertutup bagi umum, hanya bagi anggota parlemen saja.

"Pihak oposisi siap untuk mengejar sisi pemerintah untuk isu-isu sehari-hari seperti isu-isu terkait dan informasi yang ditutupi mengenai Sudan Selatan di mana pasukan penjaga perdamaian Jepang (PKO) dikerahkan ke sana. Demikian pula isu mengenai pembentukan fakultas kedokteran hewan Sekolah Kake," kata sumber Tribunnews.com, Senin (24/7/2017).

Abe sempat menyampaikan janjinya untuk menjelaskan rinci hal-hal tersebut.

"Saya ingin menyampaikan akuntabilitas semua hal itu dengan baik nantinya," kata Abe pekan lalu.

Pemerintah dan sisi partai yang berkuasa (Partai Demokrat/LDP) khususnya Abe, akan mengklarifikasi mengenai proses seleksi pembentukan fakultas kedokteran hewan pada Sekolah Kake dengan memberikan keterangan dari orang yang disebutkan selama ini antara lain Hiroto Izumo Penasehat PM Jepang yang hadir dalam sidang hari ini.

Berita Rekomendasi

Demikian pula sebelumnya mantan Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains Maekawa telah bersaksi mengenai adanya "niat PM Jepang" mendirikan Sekolah Kake.

Sementara Ketua Partai Oposisi Renho atau Lien-Fang, politikus partai oposisi terbesar di Jepang DPJ (Partai Demokrat) yang mengakui memiliki dwikewarganegaraan sebelumnya, mengkritik keras informasi pihak kementerian pertahanan.

"Tidak ada catatan, penyimpanan tidak ada, tidak ada pengakuan. Jadi Anda apa yang tersisa," kata dia.

DPJ juga akan mengejar masalah sehari-hari dari Pasukan Bela Diri Angkatan Darat Jepang untuk penugasan Sudan Selatan, apakah Menteri Inada terlibat dalam laporan harian yang ternyata ada yang disembunyikan.

Demikian pula DPJ akan menekankan masalah Sekolah Kake.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Terkini
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas