TRIBUNNEWS.COM, YANGON - Lebih dari 1.000 orang sudah tewas dalam konflik di Rakhine, Myanmar, menurut laporan PBB, Jumat (8/9/2017).

Pelapor Khusus PBB untuk HAM di Myanmar, Yanghee Lee, mengatakan bahwa meski otoritas setempat menyebut ada lebih dari 400 orang yang tewas, pihaknya justru mengestimasi lebih dari itu.

"Kemungkinan yang meninggal dunia sudah sampai sekitar seribu atau lebih," kata Lee.

Lee menambahkan, jumlah tersebut kemungkinan termasuk korban tewas dari dua pihak yang berseteru, yakni pasukan militer Myanmar dan militan pemberontak Rohingya.

"Tapi bisa jadi yang paling banyak adalah warga Rohingya," lanjutnya.

Baca: Muslim Rohingya: Militer Menyuruh Kami Masuk Rumah Lalu Dilempari Bom dan Terbakar

Menurut estimasi hitungan pemerintah, korban tewas akibat konflik Rakhine berjumlah 432 orang, yang termasuk di antaranya 15 anggota militer Myanmar dan 30 warga sipil.

Namun, Lee mempertanyakan laporan pemerintah soal pembakaran desa-desa tempat warga Rohingya bermukim di Rakhine.

Pemerintah mengklaim bahwa desa-desa tersebut dibumihanguskan oleh warga penghuni desa itu.

Klaim itu dipertanyakan, mengingat Myanmar sudah memasuki musim penghujan dan desa-desa berpenduduk mayoritas umat Budha di Rakhine sudah ditinggalkan.

"Jika Anda menghadapi orang-orang bersenjata dan Anda berusaha melarikan diri dari itu, lalu lingkungan Anda lembap (akibat hujan), apakah mungkin Anda akan gampang membakar rumah Anda?," tutur Lee.

Sekitar 670 ribu warga Rohingya kini menghuni tempat-tempat pengungsian di sepanjang perbatasan Bangladesh dan Myanmar.

Baca: PBB Perkirakan 270.000 Muslim Rohingya Melarikan Diri ke Bangladesh Hindari Pembunuhan Massal

Pemimpin Politik Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengatakan pemerintah mengupayakan yang terbaik untuk melindungi semua orang dari konflik.

Namun, Suu Kyi tidak mengacukan kalimatnya secara langsung pada warga Rohingya, yang selama ini dianggap menjadi korban dalam konflik itu.

"Kami berkewajiban untuk melindungi warga negara kami," kata Suu Kyi, Kamis (7/9/2017), di Yangon.

"Kami juga berkewajiban untuk melindungi siapapun yang berada di negara kami, tak peduli apakah mereka warga kami atau tidak," lanjutnya.

Suu Kyi menuai kritik dan kecaman karena dianggap bungkam terhadap perlakuan Myanmar terhadap warga Rohingya, yang dinilai kerap menerima diskriminasi. (Straits Times/RFA)