TRIBUNNEWS.COM,ST PETERSBURG- Anggota BKSAP Dwie Aroem Hadiatie menyatakan, hal penting dan perlunya keberlanjutan proses demokratisasi dengan meningkatkan perlindungan terhadap HAM dan keterlibatan masyarakat.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri pertemuan Komite Demokrasi dan HAM, (16/102017) sebagai bagian dari rangkaian Sidang 137th Inter Parliamentary Union (IPU) di St. Petersburg, Rusia.

 Pertemuan tersebut membahas Draft Resolusi bertajuk Sharing our diversity: The 20th anniversary of the Universal Declaration on Democracy.

“Bukan hanya citizen engagement, tapi partisipasi publik juga harus ditingkatkan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, tapi dengan pendekatan yang berbeda, yaitu top-down dan bottom-up,” ujarnya saat menyampaikan intervensi.

 Dwie Aroem dalam kesempatan itu juga menegaskan pentingnya keterlibatan pemuda dalam politik demi memperkuat sistem demokrasi.

“Bukan hanya melemparkan wacana keterlibatan pemuda, tetapi akses generasi muda untuk memperoleh dukungan politik juga harus terus ditingkatkan. Mereka perlu difasilitasi,” tambahnya.

Dalam Komite Demokrasi dan HAM, Delegasi Indonesia juga menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hak untuk berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian tak terpisahkan dari demokrasi.

Di forum yang sama, pada sesi Forum of Young Parliamentarians Dwie Aroem menyampaikan torehan Indonesia terkait progres pembangunan generasi muda Indonesia.

“Kami menyampaikan bahwa sampai tahun 2020 populasi angkatan kerja Indonesia yang berusia antara 15-64 tahun akan mencapai 70 persen dari total penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, kami memprioritaskan generasi muda melalui penguatan keterlibatannya dalam pembangunan berkelanjutan,” ujar Aroem.

 Lebih lanjut, politisi muda dari Partai Golkar menekankan, bahwa Indonesia terus memperkuat pendidikan vokasi untuk kelompok muda dengan mengalokasikan 20 presen untuk pendidikan.

“Selain pendidikan vokasi, kami juga mendorong partisipasi generasi muda dalam politik. Kami memiliki wali kota termuda berusia 26 tahun,” imbuh perempuan muda kelahiran Lampung tersebut.

 Aroem juga menyampaikan bahwa pada periode 2014-2019 tercatat 17,9 presen anggota parlemen Indonesia berusia di bawah 40 tahun.

"Kelompok muda Indonesia semakin tertarik terlibat dalam dunia politik. Kami melihat itu lantaran peran media sosial dan arus informasi online yang memperkuat keterlibatan masyarakat sipil,” lanjutnya.

 Salah seorang angggota Komisi VI DPR RI ini percaya,teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berdampak besar terhadap model partisipasi politik kelompok muda. “Melalui TIK, anak muda sekarang tidak lagi sebagai konsumen, tapi juga produsen,“ pungkasnya.

Forum of Young Parliamentarians merupakan forum rutin IPU untuk berbagi gagasan, ide dan pengalaman anggota parlemen muda dari seluruh dunia.

Ada sepuluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) yang mengikuti forum IPU ke-137 kali ini. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi pimpinan delegasi kali ini.

Anggota dewan lainnya yakni Nurhayati Ali Assegaf (Partai Demokrat), Evita Nursanty (PDI-P), Siti Hediati Soeharto (Golkar), Rofi Munawar (PKS).

Kemudian, Vanda Sarundajang (PDI-P), Dwi Aroem Hadiatie (Golkar), Jon Erizal (PAN), Jazuli Juwaini (PKS), dan Amelia Anggraini (Nasdem).