Ada sekitar tiga juta pekerja migran di Thailand. Dua juta diantaranya adalah pekerja tidak berdokumen. Mayoritas adalah pengungsi dan pencari suaka dari negara tetangga Myanmar yang melarikan diri dari konflik puluhan tahun.

Sejak junta militer Thailand berkuasa pada 2014, pekerja migran ini menjadi sasaran. Puluhan ribu orang melarikan diri dari negara itu seminggu setelah militer mengambil alih kekuasaan. 

Bulan Juni, tekanan terhadap mereka kembali meningkat karena pemerintah mengumumkan hukuman baru yang lebih keras. Target mereka pekerja migran tanpa dokumen. 

Di perbatasan Thailand Myanmar, Kannikar Petchkaew bertemu pekerja migran yang menyatukan berbagai etnis Myanmar yang berbeda. Berikut kisah lengkapnya seperti dilansir dari Program Saga produksi Kantor Berita Radio (KBR).

Pada 1988, Moe Swe turun ke jalanan Yangon di Myanmar bersama ratusan ribu pelajar lainnya. Mereka menuntut diakhirinya pemerintahan militer yang sudah berlangsung tiga dekade. Tapi tuntutan mereka dijawab dengan berondongan senapan. Unjuk rasa pun bubar dan korban tewas berjatuhan. Moe Swe dan banyak aktivis pelajar lain melarikan diri. 

Moe Swe lari ke Thailand. Dia tiba di kota perbatasan Mae Sod dan bergabung dengan ratusan ribu pengungsi Myanmar lain. Mereka lari dari junta militer dan perang berkepanjangan antara militer dengan kelompok etnis.

Di pengungsian, Moe Swe sebagai pekerja migran ilegal di pabrik dan proyek pembangunan. Tapi kondisi kerjanya buruk. Dia kerap bekerja tanpa dibayar dan tinggal di tempat yang tidak layak. Penampungan tempat dia tinggal kerap digerebek petugas imigrasi dan tentara. Dia harus menyuap petugas supaya tidak ditangkap atau didepotasi.

Setelah 10 tahun hidup seperti ini, dia pun merasa muak. Pada 1999, Moe Swe mendirikan Asosiasi Pekerja Yaung Chi Oo. Tujuannya memperjuangkan hak-hak pekerja migran seperti dirinya.

“Ketika ada konflik antara pekerja dan majikan, kami minta pekerja untuk bernegosiasi dan kami yang mediasi. Kalau tidak bisa mencapai kesepakatan, kami membawa mereka ke kantor bantuan hukum,” jelas Moe Swe.

Di kota perbatasan Mae Sod, ada sekitar 100 ribu pekerja migran dari Myanmar. Mereka menjadi buruh di ratusan pabrik salah satunya pabrik garmen.

Upah minimum di Thailand adalah 200 ribu per hari. Tapi di sini, para pekerja bercerita digaji kurang dari itu. Pekerja berdokumen digaji 65 ribu rupiah sementara yang tidak berdokumen dibayar setengahnya.

Awalnya kata Moe Swe, organisasinya dipandang sebelah mata.

“Kantor perlindungan dan kesejahteraan buruh lokal berpikir kami adalah pembuat masalah. Tapi sekarang mereka mengerti kalau kami berupaya memediasi pekerja dan pengusaha,” kata Moe Swe.

Lembaga itu juga membangun rumah aman bagi pekerja, tempat penitipan anak dan klinik berjalan. Mereka melakukan gugatan hukum terhadap beberapa pengusaha dan berhasil mendapat kompensasi bagi 200 pekerja yang digaji rendah.