Kini mereka menjadi salah satu organisasi yang disegani bagi pekerja migran di Thailand. Tapi Moe Swe mengaku belum menghadapi tantangan terbesar. 

Perdana Menteri Prayuth mengatakan tengah berupaya mendorong pekerja ilegal untuk kembali ke negara asal. Juni lalu, hukuman yang lebih berat diumumkan. Pekerja ilegal terancam hukuman penjara lima tahun sementara pengusaha yang mempekerjakan bisa didenda hingga 300 juta rupiah.

Di Mae Sod, saya juga berjumpa Aung Aung. Dia adalah ketua kelompok advokasi Kamp Buruh Arakan. Dia mengatakan kondisi mereka makin rentan sejak hukuman baru bagi pekerja ilegal itu  diumumkan. 

Dia dengan bangga bercerita bisa menyatukan pekerja migran dari etnis berbeda untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Karena perbedaan etnis ini telah memecah belah Myanmar selama puluhan tahun. 

“Saya tidak pernah berpikir untuk menolak siapapun. Saya membantu semua orang, baik itu orang Burma atau kelompok minoritas. Mereka datang ke kami karena mereka percaya kami akan membantu. Kalau kami tidak bisa membantu, kami akan minta bantuan lembaga lain,” tutur Aung Aung.

Aung Aung lari dari konflik yang pecah di Negara Bagian Rakhine di Myanmar Barat pada 2008. Di Thailand, dia bekerja di pabrik garmen selama enam bulan tanpa dibayar sebelum akhirnya  mencari bantuan.

Dia bercerita dulu banyak menyimpan kemarahan. Kampung halamannya menjadi medan perang karena diserang berkali-kali oleh tentara. Dia bahkan mengaku tidak menyukai orang Rohingya, minoritas Muslim di Myanmar.  

Tapi hidup sebagai pekerja migran dan memperjuangkan hak-hak pekerja lain di Thailand, telah mengubah cara pandangnya. Dia mengaku tidak ada ruang untuk kemarahan dan kebencian ketika harus menghadapi ancaman lain di negeri orang. 

“Dulu saya marah dengan apa yang terjadi dan sangat benci dengan mereka. Tapi saya belajar kalau kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Saya bilang pada diri sendiri untuk fokus pada masalah yang saat ini saya hadapi bukan berkubang dengan masa lalu,” ungkap Aung Aung.