Laporan Reporter Kontan, Nina Dwiantika

TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengevaluasi kembali proyek-proyek infrastruktur peninggalan Najib  Razak. Tujuannya, untuk memangkas beban utang Pemerintah Malaysia.

Salah satu mega proyek infrastruktur Malaysia yang sedang dikaji lagi adalah proyek jalur kereta api. Proyek ini hasil kerjasama dengan China. Malaysia kini sedang mengajukan tawar menawar atas ketentuan perjanjian proyek senilai US$ 14 miliar tersebut.

Negosiasi ini untuk mengurangi utang Malaysia yang membengkak menjadi US$ 50 miliar.

Proyek bernama Link East Coast Rail senilai RM 55 miliar adalah proyek terbesar Malaysia. Proyek ini merupakan bagian utama dari proyek infrastruktur yang digagas China yakni Beijing’s Belt and Road yang dimulai sejak tahun lalu.

Semula, proyek kereta api ini akan membentang sepanjang 688 kilometer atau 430 mil. Jalur kereta ini akan menghubungkan Laut China Selatan di perbatasan timur Thailand dan rute pelayaran strategis dari barat Selat Malaka.

Proyek jalur kereta api ini dibangun oleh China Communications Construction Co Ltd, dan sebagian besar dibiayai pinjaman dari China Exim Bank.

"Kami sedang menegosiasikan kembali persyaratannya," kata Mahathir kepada surat kabar The Edge yang dilansir Reuters, Sabtu (26/5).

Mahathir juga mempertanyakan kepentingan proyek tersebut. Secara total, kata Mahathir, pihaknya bisa mengurangi hingga RM 200 miliar jika membuang semua proyek besar.

Saat ini, Pemerintah Malaysia tengah berupaya mengatasi beban utang dan kewajiban pemerintah yang mencapai sekitar US$ 251,32 miliar atau 80% dari PDB.

Selanjutnya, kata Mahathir, pemerintah juga akan melihat pengurangan biaya dari proyek kereta berkecepatan tinggi high-speed rail (HSR) dengan Singapura.

Baca: Suzuki Siapkan Puluhan Mobil Derek dan Bengkel Siaga 24 Jam untuk Kawal Pemudik

Proyek ini untuk menghubungkan Ibukota Kuala Lumpur dengan Singapura.

Para analis memperkirakan proyek HSR tersebut bernilai sekitar US$ 17 miliar. Saat ini, proyek tersebut sedang menunggu tender dan dijadwalkan akan selesai dibangun pada tahun 2026.

Mahathir menambahkan, ketentuan perjanjian proyek HSR tersebut sudah sedemikian rupa, sehingga jika pemerintah Malaysia memutuskan membatalkan proyek tersebut maka harus membayar denda.

"Jadi kami akan mencari tahu bagaimana kami dapat mengurangi jumlah uang yang harus kami bayar atas pelanggaran perjanjian," tambahnya.

Pasca memimpin Malaysia, Mahathir memang menjanjikan pengurangan utang.

Utang yang kian bengkak menimbulkan kekhawatiran atas keuangan negara dan juga warga Malaysia. Ujungnya, akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.