TRIBUNNEWS.COM, MOSCOW - Anggota parlemen Rusia mengatakan rencana negaranya tidak akan berubah hanya karena ancaman Arab Saudi terhadap penjualan rudalnya ke Qatar.

Seorang politisi senior Rusia menyampaikan bahwa Rusia masih berencana menyediakan sistem pertahanan udara canggih untuk Qatar, meskipun ada laporan peringatan dari Arab Saudi.

Dilansir dari laman Al Jazeera, Minggu (3/6/2018), dalam komentar yang ditujukan untuk media lokal, anggota Majelis Tinggi sekaligus Wakil Ketua Komite Pertahanan dan Keamanan Rusia Aleksei Kondratyev mengatakan Rusia akan tetap mengejar tujuannya sendiri dalam menentukan penjualan rudal S-400.

"Rusia mencari kepentingannya sendiri, memasok S-400 ke Qatar dan mendapatkan uang untuk anggaran negara, posisi Arab Saudi tidak ada hubungannya dengan itu, dan rencana Rusia tidak akan berubah," kata Kondratyev seperti dikutip Sputnik, pada Sabtu kemarin.

"Jelas memang, bahwa Arab Saudi memainkan peran dominan di kawasan ini, tapi Qatar mendapatkan keuntungan jika meningkatkan angkatan bersenjatanya dengan mengakuisisi sistem S-400 Rusia, oleh karena itu ketegangan yang dirasakan Arab Saudi dapat dimengerti,".

Baca: Soal Surat Edaran Kumpulkan Zakat Minimal Rp 1 Juta di Cilandak Barat, Kata Sandi Tak Ada Instruksi

Kondratyev menambahkan, pihaknya juga berkepentingan dengan Amerika Serikat (AS) yang ingin mencegah penjualan S-400, karena ini berarti akan menghilangkan pasar senjata regional yang sangat menguntungkan Rusia.

'Surat' dari Raja Arab Saudi

Komentar Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud muncul sehari setelah harian Prancis Le Monde melaporkan bahwa sang raja mengancam akan mengambil tindakan militer jika Qatar memasang sistem pertahanan udara buatan Rusia.

Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Prancis, Emmanuel Macron, Raja Salman meminta Macron untuk menekan Qatar agar tidak mengakuisisi S-400.

Ia mengatakan bahwa dirinya khawatir terkait konsekuensi dari akuisisi sistem Qatar yang dinilai akan mengancam kepentingan keamanan Arab Saudi.

Pada bulan Januari lalu, Duta Besar Qatar untuk Rusia mengatakan pembicaraan terkait akuisisi sistem pertahanan udara sudah masuk pada tahap lanjut.

Ini terjadi setelah penandatanganan perjanjian kerjasama militer dan teknis antara kedua negara pada Oktober 2017 lalu, selama kunjungan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu ke negara teluk itu.

Kerjasama yang dilakukan saat itu terkait kelanjutan di bidang pertahanan antara Rusia dan Qatar.

Sedangkan pada 5 Juni 2017, Arab Saudi bersama negara-negara sesama Dewan Kerjasama Teluk (GCC), yakni Bahrain, Uni Emirat Arab serta Mesir, memberlakukan blokade laut, udara dan darat bagi Qatar.

Anggota GCC itu menuding Qatar mendukung 'terorisme' dan mendestabilisasi wilayah tersebut.

Diantara 13 tuntutan yang masuk dalam daftar untuk penyelesaian krisis, negara 'kuartet' pemblokiran itu meminta jaringan media Al Jazeera dan pangkalan militer Turki ditutup.

Namun Qatar membantah semua tudingan dan menolak segala tuntutan dari empat negara yang 'memojokkannya' itu.