Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, GEORGIA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak dunia konsisten menjaga demokrasi.

Hal itu disampaikan mantan Panglima TNI itu saat memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan Dewan Pengarah Open Government Partnership (OGP) Summit 2018 di Tbilisi, Georgia, 17-19 Juli 2018, seperti dikutip Tribunnews.com dari keterangannya, Rabu (18/7/2018).

Pertemuan Dewan Pengarah OGP dihadiri para menteri dari 11 negara mewakili 75 negara anggota OGP dan 11 perwakilan organisasi masyarakat dunia yang terpilih sebagai Dewan Pengarah OGP.

Termasuk di antara negara dewan pengarah antara lain Pemerintah Georgia, Kanada, Perancis, dan Korea Selatan.

Salah satu isu utama pada pertemuan ini terkait bagaimana kerja sama multilateral Open Government Partnership yang terdiri dari 75 negara dapat bersama-sama menghadapi isu menyempitnya ruang kebebasan berpendapat serta meningkatnya ancaman pada sistem demokrasi, radikalisme, dan intoleransi.

Baca: Politisi Demokrat Akui Partainya Lebih Intens Berkomunikasi dengan Gerindra Ketimbang Koalisi Jokowi

"Demokrasi memerlukan keseimbangan pengaruh antara semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah," kata Moeldoko.

Secara kritis, Kepala Staf Kepresidenan menyoroti bahwa di era digitalisasi informasi, yang terjadi justru bukan hanya menyempitnya ruang gerak publik, tetapi juga ruang gerak pemerintah sendiri.

"Saat ini, pemerintah tidak dengan mudah menyampaikan fakta ketika harus berhadapan dengan sentimen dari kelompok radikal atau kelompok dengan perspektif yang berseberangan," kata Moeldoko.

Namun Moeldoko mengajak pemerintah global untuk tetap menjaga ruang kebebasan berpendapat publik dan konsisten dalam menyampaikan informasi yang berbasiskan fakta kepada masyarakat.

Kepala Staf Kepresidenan juga menyampaikan kesanggupan Indonesia unutk memimpin usaha advokasi terkait dengan komitmen anti korupsi, khususnya melalui inisiatif ‘Keterbukaan Pemilikan (Beneficial Ownership/BO)’.

"Pemerintah telah menyusun regulasi yang memungkinkan terciptanya BO, yakni Perpres 13 tahun 2018 sebagai bagian dari usaha pencegahan korupsi," kata Moeldoko.

Menutup pertemuan forum ini, Moeldoko menyampaikan komitmen Indonesia untuk tetap memimpin penerapan nilai keterbukaan pemerintah, khususnya di kawasan Asia.

Pernyataan ini disambut baik oleh seluruh peserta rapat Dewan Pengarah OGP Summit 2018.