Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW - Pelarangan penggunaan ponsel di sekolah yang diterapkan oleh Pemerintah Prancis, ternyata didukung pula oleh Menteri Pendidikan Rusia, Olga Vasiliyeva.

Ia juga akan mempertimbangkan kebijakan yang sama dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang tua para anak, sebelum menerapkan langkah serupa di negaranya.

"Saya pikir ini adalah hal yang benar ya, karena saat anak masuk kelas dua, tiga dan empat tentunya mereka hampir tidak membutuhkan ponsel selama berada di dalam kelas," kata Vasiliyeva, Selasa (31/7/2018).

Ia juga mengatakan kepada wartawan bahwa secara pribadi, menurutnya, langkah yang diambil Prancis tidak mengejutkan dirinya karena Jerman dan Jepang sebelumnya juga telah memperkenalkan larangan serupa di sekolah mereka.

Dilansir dari laman Russia Today, Rabu (1/8/2018), tanggapan Vasiliyeva itu disampaikan tak lama setelah parlemen Prancis menyetujui Revisi Undang-undang (RUU) yang sepenuhnya melarang seluruh siswa sekolah dasar dan menengah menggunakan ponsel dan perangkat elektronik lainnya.

Pada saat yang sama, ia menekankan bahwa pejabat Rusia juga akan mendengarkan pendapat para orangtua sebelum mempersiapkan larangan tersebut.

Baca: Arcandra Berharap Pertamina Memanfaatkan Potensi Blok Rokan untuk Tingkatkan Pendapatan Negara

"Pendapat orangtua secara umum mendasari gagasan perlu atau tidaknya anak-anak ini membawa telepon sebagai alat komunikasi mereka, namun sebenarnya penggunaannya selama proses belajar mengajar hampir tidak perlu ya," kata dia.

Awal bulan ini, anggota parlemen dari kaukus mayoritas parlemen, United Russia, menyusun RUU yang memungkinkan data lokasi dari ponsel anak yang hilang harus diberikan kepada orangtua dan layanan penyelamatan.

Data tersebut harus diberikan tanpa surat perintah pengadilan untuk mempercepat proses pencarian.

Mosi itu pun telah menerima persetujuan dari Kementerian Komunikasi dan Kementerian Dalam Negeri serta Kantor Jaksa Penuntut Umum, Komite Investigasi Kementerian Kehakiman, dan para ahli parlemen Rusia.

Pada pertengahan 2017 lalu, seorang anggota parlemen partai yang berkuasa, menyusun RUU yang memerintahkan semua platform jejaring sosial, baik domestik maupun asing untuk mendaftarkan pengguna dengan nama asli dan memverifikasi identitas mereka menggunakan data paspor.

Gerakan itu secara efektif melarang semua anak di bawah usia 14 tahun menggunakan jejaring sosial.

Namun Komite Parlementer untuk Keluarga, Perempuan dan Anak-anak, menolak RUU tersebut.

Lembaga itu menyebutkan alasannya adalah karena rumit dan tingginya biaya pelaksanaan kebijakan tersebut.