Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah meminta Tiongkok untuk memperbaiki 'tingkah laku', setelah sebuah pesawat militer diusir dari wilayah udara di atas pulau buatan yang dibuat oleh Republik Sosialis di Laut Cina Selatan.

Kepulauan Spratly, selama bertahun-tahun telah menjadi pusat sengketa teritorial antara Tiongkok dan lima negara yang dekat dengan wilayah itu.

Dikutip dari laman Russia Today, Rabu (15/8/2018), Tiongkok sebelumnya memulai proyek reklamasi laut untuk menciptakan atol buatan pada 2012 lalu, yang bertujuan menetapkan kendali atas jalur pelayaran.

"Anda tidak dapat membuat pulau seenaknya dan menyebut wilayah udara di atas pulau itu adalah milik anda," kata Duterte, dalam pidatonya di depan para pemimpin bisnis di Istana Malacanang, kediaman resmi Presiden di Manila.

"Saya berharap Tiongkok akan menurunkan arogansinya, saya tidak ingin bertengkar dengan negara itu,".

Pernyataan tersebut ia sampaikan menyusul laporan BBC baru-baru ini mengenai bertemunya pesawat militer Tiongkok dan Filipina.

Dalam audio pesawat Tiongkok, suara pilot terdengar memperingatkan awak pesawat Filipina untuk segera pergi dari kawasan pulau buatan itu atau mereka akan mendapatkan konsekuensinya.

Tim BBC melakukan perjalanan ke Kepulauan Spratly menaiki pesawat pengintai Poseidon Navy Amerika Serikat (AS).

Selama penerbangan itu, pesawat AS menerima enam kali peringatan dari militer Tiongkok untuk mengubah arah.

Sementara pada Mei lalu, Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano mengatakan bahwa Duterte akan melakukan perang dengan Tiongkok, jika negara itu melanggar 'garis merah' dan mengklaim sumber daya alam di Laut Cina Selatan.

"Jika ada yang mengambil sumber daya alam di Laut Cina Selatan, khususnya yang mencakup wilayah Laut Filipina Barat, ia (Duterte) akan siap berperang," kata Cayetano.