Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo di Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Ketua Komisi Tenaga Kerja, Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang Partai Liberal (LDP), Shinjiro Koizumi (37) menentang rencana pemerintah menaikkan jumlah karyawan difabel di pemerintah pusat menjadi 4.000 orang di tahun 2019.

"Tidak masuk akal (arienai) meningkatkan jumlah tenaga kerja difabel sebagai cara promosi tenaga kerja di Jepang," kata Koizumi, Senin (22/10/2018).

Shinjiro Koizumi adalah putra pertama mantan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi yang diperkirakan menjadi PM Jepang di masa mendatang.

Shinjiro Koizumi tidak habis pikir, mengapa pemerintah sampai memutuskan menaikkan jumlah karyawan difabel tahun depan sebagai cara promosi tenaga kerja di Jepang.

"Bagi saya, mempromosikan tenaga kerja harus dengan membuat dua pihak mempercayai satu sama lain, menghargai satu sama lain agar tercipta suasana kerja yang baik di Jepang. Bukan malah dengan meningkatkan jumlah karyawan difabel," kata dia.

Baca: Sebutan Gajah Wes Teko Membuat Agus Sakit Hati Lalu Membunuh Muhajir, Istri dan Anaknya

Koizumi berjanji untuk mencari cara atau solusi bagi kekurangan jumlah sumber daya manusia di Jepang di tengah penurunan jumlah populasi dewasa ini.

"Kita harus membentuk satuan kerja yang kuat untuk bisa mencari solusi hal ini," kata dia.

Per 1 April 2019 pemerintah merencanakan meningkatkan karyawan difabel pemerintah pusat menjadi 4.000 orang dari yang saat ini sekitar 3.700 orang.

Jumlah terbanyak yang mempekerjakan karyawan difabel adalah Kementerian Keuangan Jepang sebanyak 1.103 orang.

Diikuti Kementerian Transportasi sebanyak 629 orang, Kementerian Kehakiman sebanyak 512 orang dan Kementerian Pertahanan sebanyak 332 orang, serta berbagai kementerian lainnya juga menerima karyawan difabel.