Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus ancaman keamanan dan pertahanan cukup intens terjadi di kawasan maritim.

Banyak kasus yang terjadi di wilayah perairan, sebut saja pembajakan dan pemanfaatan terhadap kebebasan navigasi.

Khusus untuk kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan (LCS), ini masih menjadi pro dan kontra lantaran Tiongkok menganggap hal itu sebagai upaya negara barat untuk menunjukkan kekuatan militer dan menciptakan masalah di kawasan tersebut.

Namun Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Guérend menyampaikan hal yang berbeda dalam diskusi publik bertajuk 'Advancing EU-Indonesia Security and Defence Partnership'.

Ia mengatakan bahwa Angkatan Laut Eropa selama ini tidak mengalami masalah saat melintasi LCS.

Hal itu menandai kebebasan navigasi tengah berlangsung di kawasan yang masih disengketakan itu.

"Beberapa Angkatan Laut Eropa juga membiarkan kapal mereka berlayar melalui Laut Cina Selatan," ujar Guérend, di Auditorium CSIS, Pakarti Centre Building, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2018).

Selain itu, ia juga menekankan bahwa apa yang dilakukan Angkatan Laut Eropa membuktikan bahwa prinsip kebebasan navigasi harus dihormati semua pihak.

"Itu untuk menegaskan bahwa kebebasan navigasi di perairan internasional adalah prinsip fundamental yang harus dihormati," kata Guérend.

Baca: Sektor Maritim Jadi Bahasan Uni Eropa untuk Jalin Kerja Sama Pertahanan dengan Indonesia

Perlu diketahui, terkait prinsip kebebasan navigasi memang sedikit memunculkan masalah bagi Tiongkok.

Negeri Tirai Bambu itu memang menghargai prinsip tersebut, namun mereka tidak akan diam saja.

Hal itu karena Tiongkok menilai negara Barat menggunakan kebebasan navigasi sebagai dalih untuk memamerkan kekuatan militer dan menciptakan masalah di LCS.

Seperti yang dikatakan Duta Besar Tiongkok untuk Inggris, Liu Xiaoming beberapa waktu lalu saat menghadiri Program Induksi Tahunan untuk Diplomat Persemakmuran yang digelar di London, Inggris.

"Beberapa negara besar yang ada di luar kawasan (LCS) tampaknya tidak menghargai kedamaian dan ketenangan di LCS, mereka mengirim kapal perang dan pesawat ke LCS untuk menciptakan masalah," kata Xiaoming.

Dikutip dari laman Russia Today, Tiongkok memang tidak keberatan dengan prinsip kebebasan navigasi.

Negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping itu menyadari bahwa kebebasan navigasi memungkinkan ratusan ribu kapal berlayar melalui perairan yanhg tengah menjadi sengketa itu.

Baca: Wali Kota Subulussalam Merah Sakti Menangis dan Minta Maaf di Rapat Paripurna DPRK

LCS merupakan salah satu arteri perdagangan terbesar yang sangat penting bagi banyak negara.

Xiaoming menambahkan, Tiongkok hanya tidak suka saat melihat kapal-kapal milik rivalnya, Amerika Serikat (AS) dan sekutu, berani melanggar perairan di wilayah Paracel dan kepulauan Spratly.

Di dua lokasi itu, Tiongkok diketahui telah membangun infrastruktur militer untuk melindungi wilayah yang diklaim sebagai teritorialnya.

"Dibalik alasan yang mereka sebut sebagai 'kebebasan navigasi', mereka telah mengabaikan jalur laut yang luas dan memilih untuk berlayar ke perairan yang berdekatan dengan pulau-pulau (di wilayah yang kami klaim), hanya sekedar untuk memamerkan kekuatan militer mereka," kata dia.

Xiaoming pun menyebut hal itu sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Tiongkok dan ancaman pada keamanan dan perdamaian serta stabilitas kawasan LCS.