Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo di Jepang

TRIBUNNEWS.COM TOKYO - Pemerintah Jepang menyiapkan anggaran untuk tahun fiskal 2019 sebesar 101,5 triliun yen.

Jumlah ini merupakan yang terbesar dalam sejarah Jepang dengan obligasi pemerintah berkurang 32,7 triliun yen.

"Tahun fiskal 2019 ini pemerintah membuat anggaran dengan mengantisipasi kenaikan PPN menjadi 10% di bulan Oktober mendatang," ungkap sumber Tribunnews.com, Selasa (18/12/2018).

Itulah sebabnya anggaran dinaikkan 2 triliun yen sebagai antisipasi kenaikan PPN tersebut.

Pemerintah Jepang juga berencana untuk membatasi penerbitan obligasi pemerintah baru hingga 32,7 triliun yen, yang akan mengkompensasi kekurangan dengan menggunakan pajak penghasilan seperti pendapatan pajak dan surplus yang dikelola oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Baca: Tiga Jasad Ditemukan di Dalam Mobil, Polisi Jepang Menduga Korban Bunuh Diri Gunakan Briket

Beberapa sumber pemerintah mengungkapkan total pengeluaran melebihi 97,7 triliun yen yang merupakan terbesar sejauh ini, melebihi 100 triliun yen untuk pertama kalinya dalam rencana anggaran awal.

Dari pengeluaran, pengeluaran umum seperti biaya jaminan sosial dan biaya pertahanan akan menjadi 62 triliun yen.

Hibah pajak alokasi lokal 16 triliun yen dalam rancangan anggaran, juga bersama-sama mencatat utang biaya servis 23,5 triliun yen.

Kabinet akan memutuskan hal tersebut tanggal 21 Desember mendatang.

"Total pengeluaran akan menjadi sekitar 99,4 triliun yen, kecuali untuk tindakan menaikkan pajak sebagai tindakan sementara dan khusus," tambah sumber itu.

Asumsi yang ada, masukan dari pajak pendapatan adalah 62,5 triliun yen.

Selain itu dari pendapatan non-pajak sebesar 6,3 triliun yen, dan jumlah penerbitan JGB baru akan berkurang selama 9 tahun berturut-turut.