Para anggota Dewan yang hadir dalam pertemuan itu antusias mendengarkan penjelasan Dubes selaku wakil pemerintah Indonesia dan Frans Yoku selaku wakil Orang Papua Asli yang belum pernah mereka dengar selama ini.

Baca: Beredar Video Markas OPM Diserbu Polisi & Dihancurkan di Pedalaman Papua: Mereka Khianati Indonesia

Penjelasan runut, jujur namun disampaikan secara santai dan santun ini memancing mereka untuk aktif bertanya dan melakukan pendalaman.

Hal-hal yang sering menjadi isu seperti kebebasan berpendapat, genosida, Jawanisasi dan kesejahteraan tidak luput dari perhatian mereka. Semua dijawab secara tuntas oleh Tantowi dan Yoku.

Tantowi menjelaskan sama seperti Selandia Baru, sebagai negara demokrasi Indonesia adalah pendukung kebebasan berekspresi. Semua orang bebas berpendapat didepan umum. Demo diperbolehkan tapi harus mendapat izin dari Polisi, hal yang lazim di negara manapun. Ketika melanggar, Polisi akan menertibkan.

Tantowi juga menegaskan Papua adalah daerah terbuka, semua orang boleh masuk. Tentu saja setelah memiliki dokumen perjalanan yang sah. Tantowi pun mengundang mereka untuk datang dan berkunjung ke Papua.

Terkait Jawanisasi, Tantowi dan Yoku menjelaskan Papua adalah bagian dari NKRI, semua orang berhak bermukim dan mencari nafkah disana. Seperti halnya orang Papua yang bebas bermukim dan bekerja dimanapun di Indonesia.

Yoku dalam kesempatan itu menambahkan kemerdekaan sesungguhnya sudah diberikan pemerintah melalui UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Baca: Irjen Paulus Waterpauw: Kekerasan di Papua Terkait Trauma Orde Baru Hingga Freeport

Rakyat Papua diberikan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Hanya di Papua, pimpinan daerah di berbagai tingkatan harus orang Papua. Bagi hasil dengan pemerintah pusat pun jauh lebih besar dibanding daerah lain.

"Kami ini sudah Merdeka. Mengapa kami belum sejahtera? Korupsi masih menjadi penyakit utama kami" jelas Yoku.