TRIBUNNEWS.COM, WELLINGTON-Memenuhi undangan anggota parlemen yang mendukung Kelompok Separatis Papua adalah kesempatan yang tidak akan disia-siakan oleh pihak KBRI Wellington.

"Ini adalah momen bersejarah, kesempatan berharga bagi kita untuk menjelaskan segala sesuatu tentang Papua dengan sebenar-benarnya" jelas Dubes RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya.

Didampingi oleh Frans Albert Yoku, intelektual Papua yang sekarang menjadi penasehat khusus Kemenpolhukam, dua staff KBRI; atase pertahanan, Kol Inf Iwan Suryono dan Kordinator Fungsi Politik, Elleanora Tambunan.

Serta staff dari Kemlu, Jovanka Siahainenia, Rabu (19/12/2018) waktu setempat Tantowi diterima oleh 3 anggota parlemen Selandia Baru. Kedatangan Tantowi sekaligus melakukan penandatangan Deklarasi Westminster, deklarasi dukungan untuk Papua Merdeka.

Dalam kesempatan itu, turut mendampingi satu orang anggota Dewan keturunan Indonesia, Marja Lubeck dan 2 orang staf dari Kementrian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru.

Dalam pertemuan itu, dalam penjelasannya yang diterima tribunnews.com Jumat (21/12/2018) Tantowi menjelaskan secara faktual sejarah reintegrasi Papua kedalam NKRI yang sah, final, mengikat dan mengikuti hukum Internasional.

Baca: Sempat Sebut Billy Syahputra Kena Pelet Tempe Hilda, Mbah Mijan Beberkan Fakta Baru dan Mohon Maaf

Reintegrasi Papua kedalam NKRI diputuskan oleh PBB melalui resolusi no 2504 tahun 1969. Tidak ada lagi yang bisa di perdebatkan. Terkait pelanggaran HAM di masa lalu yang banyak disorot dunia, Tantowi mengakui hal itu.
Kini, Tantowi menjelaskan pemerintah sedang menyelesaikannya secara bersungguh-sungguh.

Tantowi juga menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan semua otoritas terkait untuk menuntaskan permasalahan pelanggaran HAM di masa lalu tersebut secara transparan dan segera.

"Hanya saja karena kompleksitas yang ada, penyelesaiannya tidak semudah membalik telapak tangan," jelas politisi Partai Golkar ini.

"Sebagaimana kita ketahui, pendukung aktivis Kemerdekaan Papua di luar negeri bergerak dengan informasi yang salah dan dibelokkan dan ini telah banyak merugikan Indonesia," lanjutnya.

"Kami ini korban dari berita yang salah, dipelintir bahkan hoax yang terus disiarkan oleh pendukung separatis tersebut dalam rangka menyudutkan Indonesia" jelas Dubes Tantowi yang diamini oleh Frans Yoku dalam kesempatan itu.

Frans Yoku yang selama ini telah banyak berbicara tentang Papua di berbagai forum Internasional menegaskan, mereka yang menamakan dirinya wakil rakyat Papua di luar negeri tidak mewakili mewakili siapa-siapa di Papua.

"Mereka bukan mewakili kami karena mereka sendiri bukan lagi warga negara Indonesia. Kami senang di Papua, kami bangga daerah kami terus dibangun dengan kecepatan tinggi, hak-hak kami diperhatikan dan dilindungi," ujarnya.

"Bantu kami dengan program-program peningkatan kapasitas, bantu kami agar lebih pintar dan lebih maju. Bukan ajak kami untuk merdeka" pinta Yoku.