Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW - Hubungan Rusia dan Jepang kembali mengalami 'ketegangan' pasca pernyataan yang disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov saat menerima kedatangan delegasi Jepang.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono saat berkunjung ke Moskow untuk mendiskusikan masalah sengketa wilayah di Laut Pasifik.

Keduanya membahas mengenai perjanjian damai antara Rusia dan Jepang serta nasib Kepulauan Kuril, sebuah kepulauan yang terletak di Pasifik dan berada tepat di antara Pulau Hokkaido Jepang dan Semenanjung Kamchatka Rusia.

Kepulauan tersebut telah menjadi subjek perselisihan teritorial antara kedua negara itu selama beberapa dekade.

Namun nasib Kepulauan Kuril kembali menjadi berita utama setelah Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat untuk mengintensifkan pembicaraan mengenai perjanjian damai.

Dikutip dari laman Russia Today, Minggu (13/1/2019), Rusia dan Jepang mengakhiri keterlibatan mereka dalam Perang Dunia II tanpa perjanjian perdamaian secara resmi.

Situasi pun berubah sejak saat itu, karena klaim lama Jepang atas empat Kepulauan Kuril Rusia yang disebut Jepang sebagai 'wilayah Utara' mereka.

Baca: Polisi Jerman Operasi Klan Kriminal di Enam Kota

Sejak itu, Jepang tampaknya menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan Rusia.

Kementerian Luar Negeri Rusia kemudian memanggil Duta Besar Jepang pada pekan ini untuk menyatakan keprihatinan atas apa yang disebut Rusia sebagai 'distorsi kotor' dari sifat perjanjian yang disepakati baru-baru ini antara pemimpin kedua negara.

Kemenlu tersebut secara khusus mengecam fakta yang menyatakan beberapa pejabat Jepang telah mengatakan bahwa para penduduk Rusia di Kepulauan Kuril harus diberitahu mengenai beberapa pulau yang akan diserahkan ke Jepang.

Para pejabat Jepang itu juga menyebut kedaulatan Rusia atas kepulauan tersebut hanya sebagai upaya pendudukan pasca perang.

Jepang secara aktif membahas prospek untuk mendapatkan kembali kedaulatan atas bagian paling Selatan dari kepulauan itu yang meliputi Pulau Shikotan serta sekelompok pulau kecil yang dikenal sebagai Habomai.

Hal itu dilakukan setelah pernyataan Putin dan Abe yang disampaikan pada November 2018, bahwa mereka akan melakukan perjanjian damai berdasarkan pada Deklarasi 1956 yang ditandatangani oleh Jepang dan Uni Soviet.