Laporan Reporter Kontan, Tendi Mahadi

TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Malaysia kini tengah diterpa krisis kepercayaan terhadap pemerintahannya sendiri. Setelah lima pejabat dari Pekatan Harapan dituduh memiliki ijazah palsu.

Skandal ijazah palsu ini pukulan bagi koalisi Pakatan Harapan yang selama ini terus membanggakan diri sebagai pemerintah yang berintegritas tinggi

Dilansir dari Strait Times, kontroversi ini dimulai dari seorang wakil menteri yang kualifikasi akademiknya dipertanyakan. Kontroversi kemudian berkembang hingga merembet ke politisi terkemuka lainnya. Hal ini pun menempatkan pemerintah Malaysia di bawah pengawasan.

Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Marzuki Yahya telah mengklaim memiliki gelar sarjana dari Universitas Cambridge Inggris melalui program pembelajaran jarak jauh.

Tetapi setelah seorang aktivis mengajukan laporan polisi, ia mengakui pada hari Rabu bahwa gelar itu sebenarnya dari Universitas Internasional Cambridge, yang diduga sebagai pabrik gelar di Amerika Serikat.

Para pemimpin lain dari koalisi Pakatan Harapan yang berkuasa sejak itu dituduh memiliki kualifikasi akademik yang meragukan.

Baca: Makan Siang di Rest Area KM 166 Tol Cipali, Sandiaga Uno Ungkap Penurunan Pengguna Jalan Tol

Beberapa pejabat tersebut di antaranya adalah Menteri Pertahanan Mohamad Sabu, Menteri Perumahan dan Pemerintah Daerah Zuraida Kamaruddin, Menteri Besar Johor Osman Sapian dan anggota dewan eksekutif Perak Paul Yong Choo Kiong.

Pengamat politik dari Institut Penang, Wong Chin Huat mengatakan Marzuki harus mengundurkan diri. Sementara pejabat lain juga harus berterus terang terkait kualifikasi akademik mereka.

"Tidak apa-apa bila tidak memiliki gelar, karena kita tidak perlu semua politisi menjadi teknokrat," katanya. 

Ia melanjutkan jika orang-orang seperti Marzuki tetap bertahan, mereka adinilai kan merusak reputasi pemerintah, Pakatan Harapan dan partai mereka sendiri.

Baca: Tunggu Perpres Terbit, Blue Bird Tertarik Operasikan Taksi Listrik

Lalu jika mereka tidak bisa mengutamakan negara dan orang-orang, setidaknya mereka harus mengutamakan partai mereka. "Pemimpin partai harus mendahulukan partai mereka di depan orang-orang ini dan memecat mereka," lanjutnya.

Marzuki, yang menghadapi seruan dari partai oposisi Umno untuk pengunduran dirinya, mengatakan akan menyerahkan nasibnya kepada Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Sebelumnya ketika Pakatan Haraan masih menjadi oposisi, koalisi tersebut pernah memanggil beberapa pemimpin Barisan Nasional, termasuk mantan wakil menteri luar negeri A. Kohillan Pillay dan wakil menteri luar negeri Richard Riot, karena diduga memegang gelar palsu atau kualifikasi dari lembaga yang meragukan.

Skandal seputar para pemimpin Pakatan Harapan dinilai bisa merusak koalisi yang berkuasa karena makin memantik kekecewaan dari kalangan orang Melayu.

Sebuah survei terbaru oleh jajak pendapat Ilham Center menemukan bahwa 59,5% dari 2.614 responden Melayu tidak menyetujui kinerja pemerintah dalam lima bulan pertama setelah pemilihan umum Mei tahun lalu. Ras Melayu sendiri merupakan 50,1% dari populasi Malaysia.