PBB Terancam Bangkrut, Bulan Depan Sudah Tak Mampu Bayar Gaji Karyawan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terancam tidak bisa membayar gaji staf mereka bulan depan karena tidak memiliki cukup uang.
Editor: Sugiyarto
TRIBUNJOGJA.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terancam tidak bisa membayar gaji staf mereka bulan depan karena tidak memiliki cukup uang.
Karena itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan, bahwa hal itu bisa saja terjadi jika negara-negara anggotanya tidak ada yang membayar utang mereka.
Guterres berbicara di hadapan komite anggaran Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang, Selasa (8/10/2019).
Baca: Demonstrasi Irak: PBB serukan diakhirinya hilangnya nyawa yang tak masuk akal
Menurut Guterres, jika dirinya tidak berusaha sejak Januari untuk memotong pengeluaran, maka PBB tidak akan dapat menggelar agenda pertemuan tahunan para pemimpin dunia bulan lalu.
"Bulan ini kita akan mencapai defisit terburuk dalam satu dekade. Kita mengambil risiko, memasuki November tanpa punya cukup uang tunai untuk membayar gaji," ujar Guterres.
"Pekerjaan dan reformasi kita mungkin dalam bahaya," tambahnya.
Guterres mengatakan, pihaknya telah memperkenalkan langkah-langkah luar biasa pada bulan lalu untuk mengatasi kekurangan dana tersebut.
Baca: Ketika Wapres Jusuf Kalla Cukur Rambut di New York, di Sela Menghadiri Sidang Umum PBB
Langkah yang diambil Guterres di antaranya hanya mengizinkan perjalanan penting, serta membatalkan atau menangguhkan sejumlah pertemuan yang memungkinkan.
Washington Belum Bayar
Selama ini, Amerika Serikat masih menjadi kontributor terbesar PBB, dengan tanggung jawab untuk 22 persen dari total anggaran reguler pada 2019 sebesar lebih dari 3,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 46,7 triliun.
Anggaran itu digunakan untuk membayar seluruh kegiatan dan pekerjaan PBB, termasuk urusan politik, kemanusiaan, perlucutan senjata, sosial ekonomi, dan komunikasi.
Namun, Washington belum membayarkan dana sekitar 381 juta dolar AS (sekitar Rp 5,3 triliun) untuk anggaran reguler PBB tahun lalu dan 674 juta dolar AS (sekitar Rp 9,5 triliun) untuk anggaran reguler 2019.
Utusan AS untuk PBB mengonfirmasi angka-angka itu, namun tidak segera menanggapi kapan kekurangan itu akan dibayarkan.
Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Washington memikul beban yang tidak adil dari biaya PBB dan telah mendorong agar dilakukan reformasi terhadap badan dunia itu.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.