TRIBUNNEWS.COM, PRAHA - Permasalahan Foreign Terrorist Fighters (FTF) Returnees yang dipulangkan atau kembali dari daerah konflik di Suriah yang mana negara-negara Eropa barat kebanyakan hanya menerima returnees anak-anaknya saja, tentunya telah menjadi perhatian serius dunia internasional.

Kerjasama dengan negara-negara lainpun terus dilakukan Indonesia melaui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menangani FTF tersebut dalam mencari solusinya.

Hal ini terlihat saat Kepala (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, saat melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Ceko, Jakub Kulhanek di kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Ceko, Praha, pada Jumat (29/11/2019) lalu waktu setempat.

“Tentunya penting sekali bagi Indonesia untuk meljalin kerjasama dalam rangka berbagi informasi dengan Republik Ceko ini guna mencari solusi terkait penanganan FTF tersebut,” ungkap Kepala BNPT Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut Kepala BNPT yang juga didampingi Deputi II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Drs. Budiono Sandi, M. Hym, dan Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Drs. Kris Erlangga, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia sendiri sampai saat ini juga belum mengambil keputusan politik untuk menerima kembalinya FTF dari medan konflik walaupun Indonesia memiliki sekitar 500 FTF di Suriah termasuk wanita dan anak-anak

“Tentunya jumlah tersebut sebenarnya kalau dipersentasi dapat dikatakan kecil dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk Muslim Indonesia yang mencapai lebih dari 200 juta orang. Bahkan sangat kecil jika dibandingkan dengan FTF dari negara bekas Uni Soviet yang mencapai 10.000 dan FTF dari Xin Jiang, China yang mencapai 5000 orang,” ujar mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas RI ini.

Namun demikian dihadapan Pemerintah Ceko tersebut, Kepala BNPT mengatakan dengan tegas bahwa terorisme tidak dapat dikaitkan dengan agama, kebangsaan, atau peradaban apapun.

Ini dapat dibuktikan dengan adanya serangan teroris yang terjadi di Selandia Baru, Sri Lanka dan di Texas AS. Masalah serius yang dihadapi Indonesia adalah terjadinya beberapa serangan teror bom seperti di Surabaya dan Sumatera Utara dimana pelakunya melibatkan para wanita yang terpapar paham radikal lebih keras dari suaminya.

“Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama berbagi informasi dengan Republik Ceko ini guna mencari solusi terkait dalam penanganan FTF Returnees melalui kerangka perjanjian kerjasama MoU seperti yang telah dilakukan Indonesia dengan beberapa negara lain,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Dalam kesempatan tersebut alumni Akpol tahun 1985 ini juga menjelasakan tentang strategi pencegahan terorisme dengan pendekatan lunak (soft approach) yang belum dilakukan oleh negara lain seperti program Deradikalisasi bahkan juga Rekonsiliasi Nasional yang mempertemukan 124 mantan napi teroris dan 51 korban dari aksi terorisme untuk memelihara budaya pengampunan.

“Selain itu kami juga sudah membentuk Duta Damai Dunia Maya pada lingkup Nasional, Regional ASEAN sebagai upaya untuk menyebarkan pesan positif guna melawan propaganda terorisme melalui internet dan media sosial. Bahkan pada tahun 2020 nanti BNPT juga berencana akan membentuk Duta Damai Dunia Maya Global,” tutur mantan Kapolda Jawa Barat ini.

Dalam pertemuan itu Kepala BNPT juga menyampaikan bahwa ini adalah kali pertama pihaknya berkunjung ke Republik Ceko. Namun demikian dirinya mengakui  telah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia di Jakarta, Y.M. Ivan Hotek.

“Bahkan kami (Indonesia) pada bulan Juni kemarin bersama Slovakia juga sudah menandatangani MoU kerjasama penanggulangan terorisme di Bratislava,” ujar mantan Kepala Divisi Humas Polri ini yang alam kesempatan tersebut juga didampingi Duta Besar RI untuk Republik Ceko, Kenssy Dwi Ekaningsih.

Menurutnya,  BNPT adalah lembaga setingkat Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mengkoordinir 36 Kementerian dan Lembaga (K/L) karena BNPT yang harus mengidentifikasi akar masalah terorisme di Indonesia.