Petani Indonesia, lanjutnya dulu berpegangan pada pengetahuan lokal yang disebut pranoto mongso.

Pengetahuan ini memberi panduan petani terkait waktu tanam, jenis tanaman dan berbagai hal tentang budidaya pertanian lainnya.

“Namun perubahan iklim telah membuat disrupsi pranoto mongso. Ketika masuk waktu tanam, malah tidak bisa karena tidak turun hujan,” katanya.

Merespon situasi tersebut sudah dikembangkan Sekolah Lapang Iklim (SLI) untuk meningkatan adaptasi petani dan nelayan terhadap perubahan iklim.

Petani akan dibimbing untuk mengembangkan pola budidaya pertanian baru menyesuaikan perubahan iklim yang terjadi.

Sementara nelayan akan mendapat pembinaan sehingga bisa memahami cuaca lautan lebih baik dan mengetahui lokasi keberadaan ikan (fishing ground).

“Ini mengubah paradigma nelayan dari mencari ikan menjadi ‘menangkap ikan,” katanya.

Baca: Secangkir Kopi Hangat dan Diplomasi Bambu di Paviliun Indonesia

Kepala Badan Informasi dan Geospasial Profesor Hassanuddin Z Abidin  pada kesempatan yang sama menambahkan, informasi geospasial sangat bermanfaat untuk manajemen pengurangan risiko kebencanaan.

Menurut Hassanudin, Indonesia secara alami rawan dengan berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi.

Bencana alam terkait hidrometerologi seperti banjir longsor serta kekeringan dan kebakaran lahan menjadi tren pada periode tahun 2003-2018.

Padahal, sekitar 40% penduduk Indonesia tinggal di wilayah rawan bencana.

“Informasi spasial seperti peta dasar dan tematik mendukung pengurangan risiko bencana,” katanya.

Baca: Al Gore dan Pesona Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim di Kota Madrid

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat sejumlah 2.086 lokasi setingkat Desa,Kelurahan dan Dusun atau RW telah teregistrasi srbagai Kampung Iklim.

Baru-baru ini KLHK memberikan penghargaan kepada sejumlah 187 penerima Trophy -184 Kategori ProKlim Utama dan 3 Kategori ProKlim Lestari-.

Hassanudin melanjutkan, pihaknya juga bisa menyediakan informasi terkait cadangan karbon di lapangan untuk mendukung diperolehnya kebijakan pengelolaan lahan yang tepat.